H. Heru Sukresno, Kepala BPKAD Pacitan. foto: YUNIARDI S/ BANGSAONLINE
"Hampir semua OPD kecokok tangan BPK. Termasuk beberapa kecamatan juga banyak yang harus mengembalikan belanja BBM-nya ke kas daerah. Namun yang terbanyak OPD-OPD yang masif melakukan perjalanan dinas lapangan," bebernya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Sekretaris Inspektorat Pacitan Djoko Mulyono, enggan memberikan keterangan rinci atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terkait belanja BBM tersebut. Ia menegaskan jika hal tersebut merupakan kewenangan Inspektur Inspektorat, Lan Naria Hutagalung.
"Memang kami (Inspektorat) sebagai fungsi koordinatif selama berlangsungnya audit BPK. Akan tetapi soal LHP, sepenuhnya kewenangan Bu Inspektur," tegas Djoko.
Sementara Lan Naria Hutagalung belum bisa dikonfirmasi terkait temuat tersebut. Saat ditemui wartawan, Senin (28/5) kemarin, mantan Kepala Distamben itu tengah mengikuti rakor dengan bupati.
Terpisah, Kepala BPKAD Pacitan Heru Sukresno juga mengaku tak mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan. "BPKAD itu hanya menyampaikan laporan keuangan mulai dari neraca hingga laporan operasional (LO). Hanya kebetulan para auditor BPK memang menempati gedung BPKAD selama melakukan pemeriksaan. Akan tetapi soal LHP, Inspektorat yang lebih berwenang memberikan keterangan," tandas Heru. (yun/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
