Dua Majelis Hakim PTUN Surabaya Gelar Sidang PS Pasar Tulakan Pacitan

"Sejak dulu tanah ini bukan milik Rajio Goro," ujar Nurul yang kemudian dijawab oleh Lisa Falianti, bahwa pernyataan itu sudah pernah disampaikan dalam proses persidangan.

Mejelis hakim juga sempat mempertanyakan ke BPN sebagai pihak tergugat saat melakukan proses ukur permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) kala itu.

Imam S, salah seorang petugas BPN yang ikut hadir dalam persidangan PS menyatakan, kalau dalam proses ukur sudah berjalan sesuai data-data yang disampaikan pemohon.

"Termasuk batas-batas lahan sudah sesuai sebagaimana yang ditunjukkan para saksi ketika itu. Dan saat proses ukur tidak terjadi tumpang tindih," tegas Imam di hadapan majelis hakim.

Masih di kesempatan yang sama, tim kuasa hukum intervensi Pemkab Pacitan Novia Wardani menyatakan, kalau proses ukur sudah sesuai dengan informasi yang ada. "Kami tidak memperdebatkan itu (proses ukur). Sebab sudah sesuai informasi yang ada," timpalnya.

Saat ditanya terkait uji publik selama 90 hari yang dilakukan BPN terkait keabsahan SHM yang digugat para pedagang, Liza enggan memberikan komentar. "Ini dari media ya? Jangan di sini, di kantor saja kalau mau wawancara," sahutnya seraya masuk menuju mobilnya.

Sementara itu Sumarsono selaku Kasi Pertanahan BPN Pacitan mengatakan kalau institusi penerbit sertifikat tanah kala itu masih menginduk ke Depdagri. Namun tata aturan keagrariaan dalam proses penerbitan sertifikat tetap dijalankan. Termasuk, uji publik selama 90 hari juga sudah dilaksanakan.