Kamis, 24 Januari 2019 08:27

PLN Kerjasama dengan Kejaksaan Agung Guna Atasi Persoalan Hukum

Jumat, 13 April 2018 00:42 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Zahratul Maidah
PLN Kerjasama dengan Kejaksaan Agung Guna Atasi Persoalan Hukum
Penandatanganan kesepakatan bersama antara PLN dan Kejaksaan RI.

DENPASAR, BANGSAONLINE.com - PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/4).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Hadir dan turut menyaksikan acara ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI, H M Prasetyo.

Kerjasama meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah melalui kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

"Semoga kerja sama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jajaran Direksi dan manajemen PLN sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan korporasi," kata Menteri BUMN.

Dirut PLN, Sofyan Basir menyatakan, bahwa ini adalah bentuk transparasi yang dilakukan dan bentuk kehati-hatian PLN dalam membangun infratruktur ketenagalistrikan. Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun kemarin kepada PLN sangat sukses khususnya dalam pembebasan lahan, kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas.

"Kami juga ucapkan terima kasih untuk Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW yang saat ini tengah kami kerjakan," ungkapnya.

Sofyan Basir menambahkan, untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional.

“Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN,” jelas Sofyan Basir.

Dirut PLN meyakini bahwa legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manejemen PLN. “Ini bagian dari salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil putusan. Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum,” jelas Sofyan.

Lebih jauh Sofyan Basir menjelaskan, bahwa bantuan hukum dalam hal ada masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan.

“Juga termasuk bentuk kerjasama lainnya seperti mediasi. JPN menjadi mediator khususnya untuk penyelesaian hukum antar BUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi,” tambah Sofyan.

Pada kesempatan yang sama Jaksa Agung Bapak HM Prasetyo mengatakan peran PLN sebagai Perusahaan Milik Negara, memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyiap penyedia daya listrik, guna mendukung seluruh sektor kehidupan usaha, rumah tangga dan ekonomi, di mana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut Prasetyo mengatakan, sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, maka keberadaan PLN harus dijaga dan terbebas dari gangguan, maupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan, dalam pengelolaannya yang pada akhirnya dapat bermuara pada persoalan hukum.

“Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab dari Kejaksaan RI baik secara konstitusional maupun institusional untuk berperan aktif dan maksimal, sehingga entitas perusahaan tidak akan terkena permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang setiap aksi korporasi tersebut sesuai dengan prinsip business judgment rule”, tambah Jaksa Agung RI tersebut. (mid/rev)

BERITA VIDEO: Tuntut Pilpres 2019 Ada Calon Independen, Inilah Sosok yang Diusung "Tikus Pithi"
Kamis, 03 Januari 2019 13:53 WIB
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Tikus Pithi, kelompok massa yang menggelar demo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi, Kamis (3/1) menuntut agar di Pilpres 2019 kali ini ada calon independen, alias nonparpol.Saifuddin, Korlap Tikus Pithi Ka...
Jumat, 28 Desember 2018 23:10 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Kampung Toronan Semalam yang berada di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Madura memiliki keindahan tersendiri yang bisa dinikmati para wisatawan. Kampung ini cukup unik lantaran bunga Sakura yang kerap...
Suparto Wijoyo
Rabu, 23 Januari 2019 10:48 WIB
Oleh: Suparto Wijoyo*SAMPAI saat ini masih banyak pihak yang meramaikan debat capres-cawapres 17 Januari 2019 sambil menanti hadirnya agenda serupa 17 Februari 2019. Debat itu seolah tidak lapuk oleh hujan nan tiada kering oleh panas, seterik ap...
Sabtu, 19 Januari 2019 12:37 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.AgAl-Isra': 20-22 20. kullan numiddu haaulaa-i wahaaulaa-i min ‘athaa-i rabbika wamaa kaana ‘athaau rabbika mahtsuuraanKepada masing-masing (golongan), baik (golongan) ini (yang menginginkan dunia) maupun (gol...
Sabtu, 10 November 2018 10:00 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<...