Kapolresta Kediri bersama Forkopimda saat mengikuti deklarasi damai bersama para santri dan santriwati se-kota Kediri. Foto: ARIF K/BANGSAONLINE
"Fungsi dan tugas para santri nantinya adalah mengawasi serta melaporkan kepada Bawaslu jika ada pelanggaran kampanye," imbuh Mansur.
Pjs Walikota Kediri Jumadi mengungkapkan kegiatan dilakukan di Kota Kediri karena santri diikutkan secara partisipatori untuk mengawasi jalannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
"Jadi kita harapkan partisipasi ini dapat hidup kedepan karena mereka tidak diperintah tapi dengan sendirinya mereka melakukan pengawasan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini Pjs Walikota yang juga menjabat sebagai kepala BPKA Jawa Timur kembali menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam pemilukada.
Dalam sosialisasi ini disampaikan kepada santri mengenai pentingnya ikut serta dalam mengawasi jalannya pemilu. Terlebih pilkada tahun 2018 yang akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang.
Sementara Kapolresta Kediri, AKBP Anthon Haryadi mengapresiasi Bawaslu dan santri yang memiliki niat baik dan berinisiatif ikut ambil bagian dalam pengawasan kampanye.
"Selain Bawaslu, polisi, TNI dan KPU, masyarakat juga memiliki kewajiban ikut serta menjadi pengawas dan melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan adanya pelanggaran, dalam hal ini santri," jelas Anthon.
Ikrar santri menjadi pengawas pilkada diakhiri dengan deklarasi anti hoax oleh 500 santri bersama dengan anggota Bawaslu Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Polres Kediri Kota dan Kodim 0809 Kediri. (rif/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
