Koreksi Kebijakan Pemerintah, PMP Tuban Lakukan Aksi Parade

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Posko Menangkan Pancasila (PMP) Kabupaten Tuban melakukan aksi parade dengan membagikan selebaran di sepanjang Jalan Sunan Kalijaga, Kabupaten Tuban, Minggu (25/3).

Koordinator Parade Zaenal Arifin berharap parade yang dilakukan tersebut bisa membuat pemerintah daerah maupun pusat mengoreksi diri atas kebijakan-kebijakan yang selama ini bertentangan dengan Pancasila.

“Kami hadir di tengah masyarakat yang sedang dirundung pilu atas nasib yang menimpannya, dan kami melakukan aksi ini sebagai bentuk protes keras terhadap beberapa isu yang santer saat ini,” katanya.

Menurutnya, dalam beberapa waktu belakangan terdapat sejumlah kasus yang berkaitan dengan pancasila, seperti di Tanjung Sari, Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah atas terjadinya penggusuran paksa terhadap lahan yang ditempati oleh 343 Kepala keluarga. Bahkan konflik tersebut melibatkan aparat keamanan TNI-Polri atas penggusuran tanah warga.

"Itu merupakan salah satu kebijakan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila meskipun masih banyaknya kebijakan yang dinilai tidak mementingkan kesejahteraan rakyat. Seperti harga kebutuhan dasar yang terus meroket naik. Hal itu disebabkan oleh pelepasan harga kebutuhan pokok pada mekanisme pasar, pencabutan subsidi sejumlah komoditas pokok (BBM, listrik, dan gas elpiji), dan privatisasi layanan publik (pendidikan dan kesehatan)," paparnya.

“Kami mengecam tindakan kekerasan yang melibatkan TNI-Polri atas penggusuran di Tanjungsari, Sulawesi Tengah. Pemerintah harus segera mengembalikan tanah yang selama ini sudah menjadi hak mereka. Tak hanya itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga harus segera menangani konflik yang ada di Jawa Timur terang,” terang Zaenal.

Sementara itu, Ketua EK LMND Tuban Rudik Hartono mengatakan, aksi yang dilakukan bersama organisasi sekawan PRD merupakan bentuk gerakan koreksi agar penyelenggara pemerintahan benar-benar berjalan sesuai dengan Pancasila.

Cita-cita kemerdekaan tidak mungkin terwujud jika masih ada ketimpangan sosial dan kemiskinan. Persatuan nasional akan rapuh jika tidak berbasiskan pada kesejahteraan sosial. Kebangsaan akan absurd jika tidak ada kesetaraan gender.

“Pemerintah saat ini bisa dikatakan jauh dari yang namanya prinsip Pancasila dalam bernegara. Kebijakan pemerintah harus didasari pada nilai luhur Pancasila, terlebih pada sila ke lima yakni, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terangnya. (gun/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News