Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. foto: YUDI A/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komitmen berantas korupsi terintegrasi, Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo bersama Ketua DPRD, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi serta Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kab/Kota se-Jatim melakukan penandatanganan bersama di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (7/3).
Penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi itu disaksikan langsung oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dr. Laode Muhammad Syarif SH LLM.
BACA JUGA:
Laode mengatakan bahwa komitmen tersebut merupakan antisipasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dihadiri oleh semua pemangku kepentingan. Area yang mau dihilangkan potensi korupsi itu mulai dari pengadaan barang dan jasa, sistem perijinan, pengelolaan anggaran keuangan dan peningkatan kualitas pengawasan pemerintah.
"Sebenarnya capaian-capaian dari Jatim Alhamdulillah lebih bagus dari daerah-daerah lain meski ada beberapa yang yang tersangkut kemarin. Kita berharap hal itu tidak terjadi lagi d masa yang akan datang," ucap Wakil Ketua KPK La Ode.
Ia berpesan, di musim Pemilukada kali ini supaya mengurangi praktik money politik supaya mendapatkan pimpinan yang baik dan berintegritas. "Mudah-mudahan pemilukada kali ini bisa lebih baik dari yang akan datang," harapnya.
La Ode menambahkan, untuk mengukur integritas seseorang bisa dilihat dari daftar hidup atau rekam jejak yang bersangkutan. Apakah seseorang itu dulunya perform aau tidak.
"Kalau dia sudah berani menawar-nawari uang itu pasti kurang baik. Seharusnya yang dia tawarkan itu program atau hal2 yg bisa meningkatkan pembangunan daerah. Integritas orang inilah yang perlu dipertanyakan," bebernya.
