Sementara, lanjutnya, tahun 2016 diperoleh data Pemprov Jawa Timur mengalokasikan 1.7 persen untuk pendidikan, di luar gaji guru. “Ini di bawah Sumatera Selatan yang mematok 2.0 persen,” kata Andy.
Variabel kedua, jelas dia, menghitung kebutuhan biaya operasional di seluruh kota dan kabupaten. Kota Surabaya tercatat paling tinggi. Untuk satu siswa SMA Negeri dibutuhkan biaya Rp 3 juta. Untuk SMK Negeri (non teknik) Rp 3.5 juta per siswa, dan Rp 4 juta untuk SMK Negeri (teknik) per siswa. “Itu keperluan biaya per tahun ya,” kata Andy.
“Sementara SPP tiap siswa SMA, per bulan, berkisar Rp 95 ribu (paling rendah) dan tertinggi 135 ribu. Kemudian SPP tiap siswa SMK non-Teknik Rp 130.00 - Rp 175.000 per bulan, dan SMK teknik Rp 170.000 - Rp 215.000,” kata Andy.
Dengan proporsi di atas, apakah kebijakan ‘pendidikan gratis’ bisa dijalankan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno? Andy membuat simulasi sederhana: biaya riil (SPP dan biaya operasional) kali jumlah siswa, kemudian dikurangi bantuan BOS kali jumlah siswa.
“Jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Timur 522.000 orang (data Dinas Pendidikan Provinsi Jatim), maka dibutuhkan anggaran Rp 121 miliar tiap bulan, atau Rp 1.4 triliun / tahun,” kata Andy.
Variabel ketiga, kata dia, yaitu metode alokasi penganggaran yang realistis. “Kalau melihat APBD Jawa Timur saat ini, paling tidak harus dinaikkan anggaran pendidikan dari 1.7 persen menjadi 10 persen, atau Rp 3 triliun dari Rp 30 triliun. Ini agar ‘pendidikan gratis’ bisa dijalankan tanpa mengganggu kekuatan fiskal APBD Jawa Timur,” kata Andy. (*/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
