JAKARTA(BangsaOnline)Sebanyak 22 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengadakan
pertemuan untuk membahas Mukernas pada hari ini di Surabaya. Pertemuan tersebut
menginginkan partai berlambang ka'bah itu segera melakukan Mukernas setelah
keputusan MK soal PHPU.
Dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2014), disebutkan bahwa Ketua DPW
Banten didapuk sebagai kordinator Forum Silaturahim DPW PPP Se-Indonesia. Ada
pula ketua DPW lain yang membantu dirinya yaitu M Musyaffa Noer (Ketua DPW
Jatim), Fadly Nurzal (Ketua DPW Sumut), Amir Uskara (Ketua DPW Sulsel), Ahmadi
Usman (Ketua DPW Kalbar), Syarif Hadler (Ketua DPW Maluku) dan Yahidin Umar
(Ketua DPW NTT).
Mukernas disebut sebagai jalan keluar bagi PPP untuk menentukan langkah politik
yang taktis dan strategis. Disebutkan pula bahwa ada masalah internal
menyangkut martabat partai yang harus segera direhabilitasi.
DPW yang tergabung dalam forum tersebut sepakat untuk kembali melakukan
silaturahmi setelah tanggal 21 Agustus 2014. Akan dibahas mengenai agenda
Mukernas IV yang merupakan kelanjutan dari Mukernas III pada April lalu.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz
mendorong PPP mengalihkan dukungannya kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla agar bisa masuk
dalam pemerintahan baru.
Mantan ketua umum partai berlambang Kabah ini mengingatkan bahwa perjuangan
tempo dulu PPP masuk dalam pemerintahan sangat sulit sehingga dia
mempertanyakan jika ada pengurus PPP yang meminta partainya berada di luar
pemerintahan.
"PPP itu sudah capek di luar pemerintahan. Mulai masuk pemerintahan kan pas zaman saya di era Habibie, dari situ sampai sekarang masih berjalan. Ngapain lagi mau di luar pemerintahan?" ujar Hamzah di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2014).
Menurut Hamzah, pada pilpres Jokowi-JK mendapat dukungan masyarakat di 18 daerah pemilihan. Sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya menang di tiga daerah pemilihan.
"Jadi kenapa PPP? Carilah yang dukungannya lebih besar. Apa yang dikehendaki rakyat, itu yang kita pilih," kata Hamzah.
Lebih lanjut, Hamzah meminta semua pihak bisa legowo jika Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan. "Kami harus legowo, ikhlas. Apa pun soal MK harus diterima dan mari kita lihat ke depan," ucapnya.
Seperti diketahui, dalam pilpres lalu, PPP
mendukung pasangan Prabowo-Hatta bersama dengan Koalisi Merah Putih. Namun,
pasangan ini dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum.
Kini Prabowo-Hatta tengah menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. MK
baru akan mengeluarkan putusan pada 21 Agustus mendatang.
