PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Sekitar 500 warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tani Sumberanyar (FKTS) melakukan pemblokiran Jl. Raya Pantura Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Pasuruan, Senin (25/12) pagi tadi.
Lasminto, koordinator aksi tersebut mengatakan bahwa demo tersebut digelar untuk mempertanyakan status kepemilikan lahan di Desa Sumberanyar yang saat ini tengah bersengketa antara warga dengan Departemen Pertanahan.
BACA JUGA:
- Jika Tambang Ilegal di Wonosunyo Dilanjut, Lujeng Ancam Lapor Presiden
- Soal Perizinan Tambang, Aktivis Portal Nilai Bupati Pasuruan Diskriminatif
- Koordinator Portal Angkat Bicara soal Perlawanan Bos Tambang Ilegal di Kabupaten Pasuruan
- Aktivis Portal Nilai Penerbitan Izin Pertambangan di Wonosunyo Gempol Diskriminatif
Menurut Lasminto, lahan di Desa Sumberanyar yang rencananya akan dibangun markas TNI AL itu status kepemilikannya cacat hukum lantaran hanya berdasar pada sertifikat hak pakai yang seharusnya peruntukannya untuk permukiman.
Saat ini lahan tersebut tengah dilakukan penambangan oleh PT HK Utama Karyo Persero. Karena itu, warga juga memprotes hasil pertambangan tersebut.
"Yang jelas lahan tersebut tidak boleh digunakan untuk berbisnis karena masih bersengketa. Karena itu kami meminta alat berat yang berada di lokasi tambang segera ditarik. Selai itu, kami juga meminta tenda pleton milik angkatan Laut (AL) yang terpasang pada lokasi tambang segera dibongkar," ujar Lasminto.
Massa akhirnya ditemui oleh AKBP Rizal Martomo selaku Kapolres Pasuruan Kota didampingi Muspika untuk melakukan mediasi dengan perwakilan FKTS.
Hasil mediasi tersebut, disepakati bahwa pihak pengelola tambang PT HK Utama Karyo Persero akan segera akan menutup penambangan. Selain itu, penarikan alat berat akan dilakukan Selasa (26/25) besok disertai pembongkaran tenda pleton Milik Angkatan Laut (AL).
Setelah menerima hasil kesepakatan tersebut, massa akhirnya membubarkan diri. (*/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
