Sejumlah Kontraktor Datangi DPRD Kabupaten Blitar, Wadul terkait Kebijakan Pemkab

Sejumlah Kontraktor Datangi DPRD Kabupaten Blitar, Wadul terkait Kebijakan Pemkab

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Sejumlah pengusaha jasa konstruksi dan kontraktor beramai-ramai mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Selasa (14/11).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan beberapa permasalahan terkait dengan iklim usaha konstruksi di Kabupaten Blitar. Salah satunya, terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar yang dinilai kurang adil dan terkesan diskriminatif.

Henrin Mulat, salah satu pengusaha konstruksi yang hadir siang itu menilai Pemkab di bawah kepemimpinan bupati yang sekarang sangat tidak menguntungkan pengusaha jasa konstruksi. Pihaknya menduga Pemkab Blitar dan instansi terkait banyak melakukan persekongkolan dalam melaksanakan beberapa proyek.

"Kita amati pemimpin yang sekarang sangat tidak menguntungkan usaha jasa konstruksi, untuk itu kita sampaikan aspirasi kepada DPRD sebagai wakil kami," ungkap Henrin Mulat kepada wartawan.

Menanggapi aduan para pengusaha konstruksi tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Andi Widodo mengatakan jika pihaknya akan memfasilitasi untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada pimpinan dewan. Pihaknya juga akan segera menggelar pertemuan dengan instansi terkait.

"Dewan sifatnya hanya memfasilitasi, nah nantinya seperti apa tentunya kita juga masih harus menggelar rapat evaluasi dengan eksekutif. Namun kami memintau jika memang ada temuan lebih baik ada pembuktian terlebih dahulu," paparnya.

Di sisi lain, Sudarman selaku Kepala Bidang Perbaikan Jalan dan Jembatan DPUPR mengimbau kepada para pengusaha jasa konstruksi tertib dalam melaksanakan proyek sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Ia berharap agar Pemerintah Daerah dan pengusaha jasa konstruksi saling mengetahui dan memahami undang-undang dan peraturan yang ada sehingga dapat meningkatkan kerjasama antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa dalam rangka mempercepat pembangunan di Kabupaten Blitar. "Kalau dari kami intinya tertib lah, asalkan sesuai aturan tidak akan ada masalah," jelasnya. (blt/tri/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO