Bupati Sambari di Hadapan Kemenpan RB: Pemkab Gresik Komitmen Laksanakan SAKIP

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto memaparkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Gresik di hadapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (9/10/2017) lalu. Acara ini dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh.

Pemaparan ini dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 di Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sambari menyampaikan bahwa pelaksanaan SAKIPdi Kabupaten Gresik didasarkan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). “Pelaksanaannya melibatkan masyarakat melalui Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) di tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten,” ujarnya.

Terkait maksimalisasi kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut Sambari, Pemkab melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja mulai dari pejabat eselon II, III, IV hingga di tatanan staf. “Setelah itu, masing-masing OPD membuat time schedule guna capaian target pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang tepat sasaran,” paparnya.

Sambari mengklaim bahwa komitmen seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Gresik dalam melaksanakan SAKIP cukup baik. "Kebersamaan antara Bupati dan Wakil Bupati juga mampu mendorong meningkatnya kinerja aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten Gresik. OPD juga dituntut benar-benar menguasai implementasi penyelenggaraan SAKIP di lingkup kerjanya masing-masing," katanya.

Sambari bersyukur usaha bersama di Gresik untuk meningkatkan pelayanan publik terus berjalan dengan baik dan kekurangan-kekurangan yang ada terus diperbaiki. Ia berharap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja semakin mendorong kinerja aparatur menjadi lebih jelas, dan terukur, serta program-programnya lebih efisien sesuai manfaat kepada masyarakat.

“SAKIP ini penting, karena intinya yang dievaluasi adalah berjalannya system, bukan hasil one man show kepala dinas atau kepala daerah. Artinya ada transformasi dan bukan soal sistem yang bersifat administratif saja, namun mengukur kinerja serta mengukur hasil program pembangunan,” pungkasnya.

Sementara Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya memberikan penekanan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya melalui penerapan system e-budgeting untuk memastikan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja. “e-budgenting dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran,” ujarnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News