DPRD Trenggalek tak Setuju Program Pertanian Terpadu Ditempatkan di Jalan Soekarno-Hatta

DPRD Trenggalek tak Setuju Program Pertanian Terpadu Ditempatkan di Jalan Soekarno-Hatta

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Penempatan program pertanian terpadu yang direncanakan di kawasan lahan pertanian sekitar jalan Soekarno-Hatta Trenggalek tidak disetujui oleh Komisi III DPRD Trenggalek. Hal ini disampaikan Nur Effendi, salah satu anggota Komisi III.

Menurutnya, kawasan jalan Soekarno-Hatta lebih tepat digunakan untuk pusat perekonomian dan pusat bisnis daripada kawasan pertanian.

"Saya tidak setuju bila program pertanian terpadu di tempatkan di kawasan jalan Soekarno - Hatta, karena kawasan tersebut lebih tepat digunakan untuk pusat perkantoran, pusat perekonomian dan pusat bisnis," katanya ketika di konfirmasi di ruang fraksi PAS gedung DPRD Trenggalek, Jumat (3/11).

Menurut Nur Effendi, bila kawasan persawahan jalan Soekarno-Hatta dijadikan pusat perekonomian dan perkantoran tentu akan memiliki dampak positif. Salah satunya bisa selaras dengan RPJMD Bupati, salah satunya program penyediaan lapangan pekerjaan.

Nur Effendi lantas memberikan gambaran, bila kawasan tersebut dibangun gedung pertokoan dan disewakan pada pihak swasta, tentu akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat Trenggalek. Dampaknya, hal ini bisa mengurangi angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

"Di samping membuka lapangan pekerjaan, yang tak kalah pentingnya adalah pendapatan asli daerah secara otomatis akan meningkat," ujarnya.

"Sekarang bila kawasan persawahan jalan Soekarno-Hatta dijadikan letak untuk program pertanian terpadu dari Dinas Pertanian, apa yang didapat dari program tersebut? Mampukah dari program tersebut menjawab sebagian dari visi misi bupati, terus seberapa besar manfaat untuk masyarakat? Namun jika dijadikan pusat usaha pasti bisa menjawab berbagai persoalan sosial, yang pertama pembukaan lapangan usaha, kedua membuka lapangan pekerjaan dan yang ketiga mengurangi angka kemiskinan, dan menambah PAD," terangnya.

Untuk itu, politikus Partai Gerindra ini meminta agar anggaran 800 juta dari APBD untuk program pertanian terpadu dialihkan, meski sudah disahkan oleh DPRD sendiri.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Trenggalek Joko Surono belum memberikan komentar apapun ketika dikonfirmasi terkait hal ini. (man/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO