MOJOKERTO (bangsaonline) - Sejumlah Fraksi DPRD Kota Mojokerto masih menyoal dasar pelaksanaan mutasi pejabat yang dilakukan saat-saat awal pemerintahan Masud Yunus.
Fraksi PAN dan FKB beranggapan mutasi jabatan yang diduga dilakukan atas dasar emosional itu telah merusak tatanan kepegawaian yang berujung malapetaka APBD 2013, yakni opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas anggaran pemda setempat tahun lalu.
BACA JUGA:
- Aktif Wujudkan Satu Data Kota Mojokerto, Sekda Apresiasi Sejumlah OPD
- Sinergi Turunkan Stunting, Pj Wali Kota Mojokerto dan Jajaran Kompak Salurkan Bantuan di Hari Otoda
- Gandeng Konsorsium Perusahaan Jepang, Pemkot Mojokerto MoU Pengelolaan TPST
- Hari Bumi, Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Kurangi Sampah Berakhir di TPA
"Kita pantas miris atas opini BPK atas APBD 2013. Saya justru lebih khawatirlagi tahun depan BPK akan memberikan penilaiannya yang lebih buruk mengingat arah kebijakan pemerintah saat ini tidak singkron dengan pemerintah sebelumnya karena belum apa-apa yang dikerjakan adalah mutasi pegawai," kecam Ketua FPAN DPRD Kota Mojokerto, Saiful Arsyad, dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas APBD 2013, Kamis (10/7) kemarin.
Ipung, panggilan politisi PAN ini, memberikan gambaran kongkret bahwa silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang besar dalam musim anggaran tahun lalu telah menjadi beban daerah. "Kita tahu silpa yang besar ini telah menjadi beban pemerintah karena pelaksanaan mutasi pegawai tadi," sergahnya lebih lanjut.
Tekanan yang sama disampaikan anggota FPKB, Achmad Rusyad Manfaluti. Ia mengatakan, semestinya proses pemerintahan yang tidak berjalan saat inilah yang menjadi tolak ukur mutasi. "Kalau mau mutasi, ya seperti saat ini ketika elemen-elemen SKPD tidak jalan. Bukannya awal pemerintahan lalu yang tidak ada dasar untuk itu," tandasnya.
FPKB khawatir, lambatnya kinerja komponen daerah yang ada saat ini akan menurunkan penilaian BPK atas APBD 2014. Pasalnya, penyerapan APBD tahun ini diperkirakan sangat rendah. Ia mencontohkan belum ada realisasi proyek apapun hingga saat ini meski sudah memasuki bulan ke tujuh.
Belum lagi kerjasama antar lembaga terlihat lemah. Falut juga menyoroti tentang amburadulnya pelaksaan PPDB online yang terkesan carut marut dan menyisakan sejumlah persoalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
