Ketua F-PDIP DPRD Gresik, Mujid Riduan.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kualitas pelayanan publik di Gresik mendapat sorotan dari dewan setempat. Para wakil rakyat mengaku diwaduli terkait pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang etos kerjanya rendah, salah satunya puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) dan pustu (puskesmas pembantu).
Hal ini diungkapkan Ketua F-PDIP DPRD Gresik, Mujid Riduan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak dijumpai pegawai di puskesmas yang ngantor tidak tepat waktu.
"Bisa dibuktikan di sejumlah Puskesmas. Pegawainya baru ngantor di atas jam 08.00 WIB saat jam kerja," kata Mujid, Minggu (16/4/2017).
Padahal, lanjut Mujid, masyarakat yang membutuhkan pelayanan, baik yang akan berobat dan lainnya. "Pukul 07.00 WIB sudah banyak yang ngantre untuk diberikan pelayanan," ujarnya.
"Banyak masyarakat yang wadul ke kami soal pelayanan di puskesmas tersebut," ungkap Wakil Ketua Komisi A ini.
Berdasarkan temuan Komisi A, kondisi ini terjadi karena absensi di puskesmas dan pustu rata-rata masih manual. Sehingga, ASN (Aparatur Sipil Negara) tiap hari bisa ngantor jam berapa pun karena tidak terdeteksi.
Karena itu, Mujid meminta agar BKD (Badan Kepegawaian Daerah) segera menindaklanjuti kondisi tersebut. "BKD jangan tinggal diam. Harus cepat diatasi," pintanya.
"Kami meminta agar absensi di semua intansi baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dibuat elektrik dan terkoneksi. Sehingga, kalau ada pegawai nakal bisa terlacak," pinta politisi senior PDIP asal Kecamatan Menganti ini.
Mujid juga meminta agar BKD dan Inspektorat menindak tegas pegawai yang nakal, sehingga ada efek jera untuk mereka.
"Kami juga meminta PNS yang kerjanya bagus benar-benar diberikan reward. Sehingga, ada penghargaan bagi ASN yang kinerjanya baik dan sanksi bagi PNS yang kinerjanya tidak baik," pungkasnya. (hud/rev)
