DPR RI Minta Lahan Tidur Milik PTPN Dikelola Warga

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Banyaknya lahan milik PT Perkebunan Nasional (PTPN) yang dibiarkan tanpa dikelola alias menjadi lahan tidur menjadi sorotan Komisi VI DPR RI. Pasalnya, kondisi tersebut akan berpotensi pada hilangnya asset negara itu atau menjadi sengketa dengan warga sekitar yang berinisiatif mengelola lahan milik PTPN. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo.

Karena itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini meminta PTPN agar menyerahkan lahan tidur yang mereka miliki untuk dikelola warga sekitar. Tentunya, hal itu didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan. Di satu sisi, warga bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk sumber kehidupan. Di lain sisi, PTPN mendapat keuntungan dari sewa lahan kepada warga.

“Selain itu, asset PTPN pun aman dari penyerobotan atau perusakan, karena warga sekitar akan ikut menjaga lahan itu,” tutur Andreas, Kamis (13/4).

Anggota parlemen asal daerah pemilihan Jatim V yang meliputi wilayah Malang Raya itu mengingatkan, kerjasama usaha (KSU) antara pihak PTPN dengan warga penggarap lahan harus dilakukan secara transparan dan saling menguntungkan. Karena itu, Andreas menyayangkan terjadinya sengketa antara warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Kabupaten Malang dengan PTPN XII Pancursari.

Menurutnya, kalau kedua pihak mau bermusyawarah tak perlu ada sengketa antara warga dengan PTPN. Terlebih, sengketa lahan yang terjadi belakang kerap diwarnai bentrokan fisik. Karena itu, DPR RI mengambil inisiatif untuk menerima 9 perwakilan warga Tegalrejo untuk mendengar langsung permasalahan yang ada.

“Warga Tegalrejo, Malang ini jalan kaki dari Malang hingga Jakarta untuk mengadukan masalah mereka kepada Presiden Jokowi . Saat sudah berada di daerah Cikampek, kami menjemput mereka ke DPR. Kami akan perjuangkan aspirasi warga dari parlemen,” tegas Andreas.

Sementara itu, Ari Ismanto mengungkapkan, dirinya bersama 8 warga Tegalrejo lainnya memutuskan jalan kaki dari Malang ke Jakarta karena mediasi yang difasilitasi oleh Muspika Kabupaten Malang selalu berakhir buntu. Karena itu, pihaknya memutuskan untuk mengadukan masalah ini langsung ke Presiden Jokowi.

“Mediasi di Malang sudah buntu, karena itu kami putuskan mengadukan masalah ini kepada Presiden. Tapi di Cikampek, kami dijemput dan diantar bertemu anggota DPR RI. Kami berharap mereka (DPR RI) bisa memperjuangkan nasib kami,” ucap pria yang juga kepala desa Tegalrejo ini.

Seperti diketahui, permasalahan yang ingin disampaikan kepada Presiden Jokowi tersebut menyangkut berakhirnya KSU antara warga dengan PTPN XII Pancursari. Lantaran, lahan milik perkebunan yang digarap warga seluas 80 hektar, tetapi dalam catatan PTPN XII, luasnya membengkak hingga 177 hektar. Akibatnya, harga pinjam sewa yang harus ditanggung warga melonjak setiap tahun, dari semula Rp 8 juta menjadi Rp 11,5 juta. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News