SURABAYA (bangsaonline) - Belasan sekolah swasta mulai dari tingkat SD hingga SMP di Kota Surabaya melanggar program pemerintah kota berupa mitra warga dengan mempersulit pendaftaran calon siswa dari keluarga miskin.
"Waktu mendaftarkan anak saya ke SMK Rajasa Genteng Kali, saya bilang dari kalangan orang tidak mampu. Tapi saya tetap tidak mendapatkan keringanan biaya dari program mitra warga," kata salah orang tua siswa warga Petemon, Ana Murdiana saat mendatangi ruang Komisi D DPRD Surabaya, Selasa.
BACA JUGA:
- Gandeng UI, Pesantren Algebra Bogor Optimistis Cetak Saintis dan Pemimpin Masa Depan
- Pesan Hadratussyaikh: Guru Pakai Parfum, Jangan Ngajar Jika Ngantuk, Lapar, dan Marah
- Orang Pintar Tak Lagi Jadi Idola, Akibat Gaji Dosen Kecil? Guru Ngaji Aja Rp 30 Juta di Brunei
- Banyak Anak Surabaya Keliaran di Jalan, Caleg Partai Ummat: Pendidikan Harus Jangkau MBR
Adapun daftar sekolah swasta yang menolak siswa miskin yang terekam Komisi D DPRD Surabaya di antaranya meliputi SMK Rajasa, SMK Sejahtera, Satya Widya, SMK Kawung 2, SMK IPIEM, SMK Persit, SMK PGRI 13, SMP/SMK dr. Soetomo, SMA Untag, SMA Bina Insani, SMK Adika Wacana, SMK Wahid Hasyim dan SMP Hang Tuah.
Menurut Ana, pihaknya sempat diminta panitia pendaftaran siswa baru untuk melengkapi syarat mitra warga berupa surat keterangan miskin dari Kelurahan. Saat itu, lanjut dia, pihaknya langsung mengurus surat tersebut.
"Tapi saat saya menyerahkan surat itu, pihak sekolah tetap mematok biaya tinggi. Sebelum saya mengurus surat, saya diminta bayar Rp3,8 juta, tapi setelah saya urus saya diminta bayar Rp2,9 juta. Saya anggap uang segitu tetap banyak," kata Ana yang suaminya hanya sebagai sopir angkutan kota. Mendapati hal itu, lanjut dia, pihaknya mendatangi DPRD Surabaya dengan harapan agar ada keringanan biaya masuk sekolah swasta.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengatakan penerimaan siswa baru jalur mitra warga sebesar 5 persen, tidak berdasarkan nilai hasil akhir sekolah melainkan kedekatan rumah dengan sekolah yang dituju.
