SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Terbatasnya jumlah SMA/SMK negeri di Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim bekerjasama dengan SMA/SMK swasta dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.
Kerjasama ini telah diperkuat dengan Komitmen Penandatanganan Kerjasama Pemberian Kuota Beasiswa Penuh dan Beasiswa Pendidikan Terjangkau yang dilakukan pada 2 Mei lalu pada puncak upacara Hardiknas 2025.
BACA JUGA:
- Jawa Timur Jadi Produsen Padi Terbesar Nasional 2026
- Gubernur Khofifah Lantik 65 Kepala Sekolah, Minta Prestasi Pendidikan Jatim Terus Ditingkatkan
- Jawa Timur Pertahankan Prestasi Tertinggi SNBP dan SNBT 2026
- Sambut Kepulangan Kloter Pertama Jemaah Haji dari Jawa Timur, Khofifah Apresiasi Layanan Imigrasi
Harapannya, melalui kerjasama ini, murid Jawa Timur yang tidak masuk negeri dan berlatar dari keluarga kurang mampu atau dikategorikan Desil 1 tingkat kesejahteraan paling rendah (1-10% terendah) dan Desil 2 dengan tingkat kesejahteraan sedikit lebih baik (11-20% terendah) bisa terakomodir. Sehingga tidak ada lagi murid putus sekolah.
"Saya sampaikan terima kasih kepada Kepala satuan pendidikan swasta yang sudah memberikan kemudahan calon murid baru melalui beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau," ungkap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Tak hanya itu, Gubernur Khofifah, menambahkan Pemprov Jatim meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pada calon murid baru dari keluarga ekonomi tidak mampu melalui berbagai program.
Salah satunya beasiswa penuh dan beasiswa pendidikan terjangkau dalam SPMB 2025.
Pemprov Jatim akan memberikan bantuan biaya sebesar Rp 1 Juta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA/SMK negeri, akan melanjutkan ke sekolah swasta serta tidak menerima bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk tidak menerima PIP.
"Setiap Kab/kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh / pekerja dengan total anggaran Rp 5,7 Milyar,” katanya.
Dengan program beasiswa ini, Khofifah berharap tidak ada lagi murid Jawa Timur yang putus sekolah karena tidak bisa masuk sekolah negeri ataupun beban biaya.
Ditambahkan, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim kerjasama ini didasarkan dari jumlah pagu SMA dan SMK negeri di Jawa Timur yang terbatas. Dari jumlah lulusan SMP dan sederajat sebanyak 682.252 murid, total daya tampung yang tersedia hanya sejumlah 261.396 kursi. Artinya, hanya 38,81 persen murid yang tertampung di sekolah negeri.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




