H. M. Subeki, Ketua Komisi B DPRD Gresik
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi B (bidang keuangan dan pendapatan) DPRD Gresik menggelar hearing dengan mitra OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk pendalaman LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) terhadap APBD tahun 2016, di ruang rapat Komisi setempat, Senin (10/4/2017).
Hearing tersebut dihadiri OPD yang menjadi mitra kerja Komisi B, seperti BPTSP (Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu), Disbud (Dinas Kebudayaan), Dishub (Dinas Perhubungan), BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), BLH (Badan Lingkungan Hidup), sejumlah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) seperti PD (Perusahaan Daerah) Bank Pasar, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Ibnu Sina, dan sejumlah OPD lain.
BACA JUGA:
"Hearing tersebut dilakukan untuk mengetahui kinerja OPD dalam mencapai target PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada APBD tahun 2016. Hearing juga untuk mengetahui apa kendalanya ketika target PAD tidak terpenuhi," kata Ketua Komisi B DPRD Gresik H. M. Subeki, Senin (10/4/2017).
Subeki memaparkan bahwa target PAD yang dipatok sebesar Rp 924 miliar pada APBD tahun 2016 tidak tercapai. Menurutnya, kegagalan tersebut disebabkan lantaran OPD tidak bisa memaksimalkan potensi pendapatan yang ada.
Di antara OPD yang mereka soroti adalah, BPTSP. OPD yang dipimpin Agus Mualif itu tahun lalu gagal mencapai target PAD. Misalnya, retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) hanya terealisasi Rp 75 miliar dari target sebesar Rp 105 miliar.
"Dalam hearing tersebut kami pertanyakan kenapa retribusi IMB tak bisa tercapai. Padahal berdasarkan data masuk investasinya terus naik," ungkap politisi Partai Demokrat (PD) asal pulau Bawean ini.
Subeki memaparkan, bahwa hasil klarifikasinya kepada Agus Mualif, penyebab retribusi IMB tak mancapai target lantaran BPTSP saat ini masih menggunakan sistem menunggu masyarakat yang mengurus izin datang.
