Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin SH saat bersalaman dengan Sekretaris GP Ansor Situbondo, Johantono, di Mapolres Situbondo. foto: MURSIDI/ BANGSAONLINE
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Kapolda Jatim, Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin SH mengatakan bahwa organisasi atau apapun bentuknya yang tidak mengakui Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 tidak tepat berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan saat sejumlah awak media menanyakan sikap polisi terhadap Tabligh Akbar dan konvoi yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Minggu (2/4) lalu, yang mendapat penolakan dari berbagai kalangan, terutama dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) se-Jawa Timur.
BACA JUGA:
- Jelang Ramadan, Pj Gubernur Jatim Petakan Beberapa Persoalan di Masyarakat
- Polda Jatim Pertebal Pengamanan Pemilu di Madura
- Apel Pasukan Pengamanan Pemilu 2024, Gubernur Khofifah Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi
- Gubernur Khofifah Tanda Tangani Deklarasi Pemilu Damai 2024 Bersama Forkopimda Jatim
"Mereka yang tidak mengakui Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 tidak tepat berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin. SH, di Mapolres Situbondo, Rabu (5/4).
Ia mengimbau kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk tidak melakukan aktivitas apapun, untuk menghindari benturan dan konflik di Jawa Timur.
"Untuk menghindari benturan dan konflik, kita imbau kepada HTI tidak melakukan aktivitas apapun, seperti konvoi atau pawai," ujarnya.
Machfud mengungkapkan bahwa kegiatan konvoi dan tabligh akbar oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Minggu (2/4) lalu di Surabaya dialihkan ke aksi sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Akbar Surabaya.
Klik Berita Selanjutnya
