Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Farid Makruf dan Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Demi mewujudkan pemilu 2024 yang damai, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat menghindari politik identitas yang mengarah pada ujaran kebencian.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah usai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 di Lapangan Makodam V Brawijaya Surabaya, Selasa (17/10).
Apel gelar pasukan yang dihadiri langsung oleh Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Farid Makruf dan Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto ini dilaksanakan untuk mengamankan jalannya pemilu di Jawa Timur.
"Pemilu harus kita sukseskan bersama-sama. Untuk itu kami berharap pesta demokrasi berlangsung secara lancar, aman, dan kondusif," katanya.
Berdasarkan data BPS dan hasil sensus penduduk tahun 2020, total penduduk Jatim mencapai 40,67 juta jiwa. Sedangkan jumlah pemilih tetap di Jawa Timur untuk pemilu 2024 sebanyak 31,402 juta pemilih.
“Dengan jumlah pemilih yang cukup besar ini, maka sangat perlu langkah preventif serta mitigatif untuk menjaga kondusivitas di Jatim," ujarnya.
Untuk itu gubernur berpesan pada masyarakat untuk menyaring informasi yang beredar secara detail. Agar isu-isu SARA, berita hoax, serta provokasi bisa teredam.
"Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena bisa jadi informasi yang kita sebar justru memicu pertikaian yang merusak kerukunan kita sebagai warga bangsa," pesannya.
Dalam hal ini, Khofifah menyebut sinergitas dengan aparat penegak hukum menjadi penting. Utamanya, untuk pengendalian massa pendukung partai serta mendukung tindakan tegas dari aparat jika terbukti mengganggu kelancaran dan kedamaian pemilu.
“Keamanan dan ketertiban masyarakat harus kondusif. Harapannya para simpatisan juga turut menjaga kondusivitas pada lingkungan bermasyarakat. Hindari menyebarkan politik identitas yang mengarah pada ujaran kebencian,” tegasnya menambahkan.
Di akhir, Khofifah berpesan agar sengketa yang ditemukan pada pemilu ditindak lanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga, semua sengketa pemilu bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi.
