Anggota DPRD Gresik saat sidak ke salah satu lembaga pendidikan, beberapa waktu lalu. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Hal senada diungkapkan Ketua Pergunu (Persatuan Guru Nahdaltul Ulama) Kabupaten Gresik, Achmad Sururi. Kata dia, pemberian bantuan dari program Jasmas selama ini lebih condong ke aspek politik.
"Siapa orang atau kelompok masyarakat yang memiliki kedekatan dengan anggota DPRD yang mendapatkan bantuan," katanya.
"Kondisi ini lah yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan masih terjadi," ungkapnya.
Di lain sisi, Sururi juga mengkritisi Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) yang digelar Pemkab Gresik, baik di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Ia menilai kegiatan tersebut hanya formalitas, karena banyak usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah tersebut, namun tidak terwujud.
"Jadi lebih efektif usulkan program itu lewat DPRD," pungkasnya.
Sekadar diketahui, terhitung mulai APBD 2016, jatah program Jasmas 50 anggota DPRD Gresik periode 2014-2019 naik 100 persen. Kalau tahun sebelumnya, jatah Jasmas masing-masing anggota DPRD Gresik Rp 1 miliar, di tahun 2017 naik menjadi Rp 2 miliar. Sehingga, APBD Gresik 2017 yang digelontorkan mencapai Rp 100 miliar. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
