Agung Mulyono, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur.
"Kalau perlu pakai APBD seperti di DKI Jakarta, orang mampu dibayar asal mau menjadi peserta kelas 3," terangnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Divisi Regional Jatim, Handaryo mengakui pelayanan BPJS masih perlu diperbaiki. Namun untuk perbaikan BPJS tidak bisa melakukan pengelolaan sendiri karena tidak dapat mengatur rumah sakit, tidak bisa mengatur ketersediaan tempat tidur, dan tidak dapat memberi kepastian jumlah dokter yang dibutuhkan.
"Kita terus memantau pelaksanaan di lapangan, dan evaluasi untuk memberi penyelesaian. Kita adalah dunia layanan jasa, maka komitmen semua kekurangan untuk di perbaiki," terang Handaryo.
Untuk minimnya ketersediaan obat BPJS, Handaryo menilai sangat dipengaruhi kondisi sistem perencanaan pengadaan obat masing-masing rumah sakit. Mengingat dalam pengajuannya rumah sakit harus melalui apotik atau farmasinya untuk menentukan Rencana Kebutuhan Obat (RKO).
"RKO itu penting sekali untuk pengajuan pembuatan obat oleh vendor atau rekanan," tandasnya.
Meski demikian, BPJS tidak mau menyalahkan pihak rumah sakit sepenuhnya, karena kadang-kadang RKO kecil tapi kenyataannya kebutuhan obat besar. Selain itu, juga dapat disebabkan pabrik produksi memakai bahan impor, tetapi proses impor terkendala sehingga produksinya terganggu.
Terkait target seluruh warga menjadi peserta JKN pada tahun 2019, Handaryo berharap dapat berjalan sempurna, dan menjadi semangat mulai 2018. Mengingat di Jatim ada daerah yang menjadi pilot project, dan menjadi corong masuk daerah lain
"Untuk area terpencil bisa juga distribusi terganggu, sehingga ketersediaan obat terlambat," paparnya. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
