Agung Mulyono
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Program total coverage BPJS kesehatan di Jatim ditarget bisa tuntas pada akhir 2018 mendatang. Hanya saja, ada sejumlah persoalan yang berpotensi menghambat program tersebut.
Salah satu yang cukup krusial adalah potensi manipulasi yang dilakukan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Selain itu, kesiapan fasilitasi layanan kesehatan untuk bisa melayani seluruh pasien BPJS.
Sesuai rencana, secara bertahap seluruh kabupaten/kota di Jatim diminta untuk memfasilitasi seluruh warga yang belum ikut program jaminan kesehatan nasional nasional (JKN). Caranya lewat pemberian penerima bantuan iuran (PBI) BPJS melalui APBD masing-masing.
Nantinya, mereka terdaftar sebagai peserta kelas III. Namun, ada potensi program itu dimanipulasi. Salah satunya adalah warga yang sejatinya mampu tapi memilih ikut PBI. Sebab, tidak semua masyarakat yang belum ikut BPJS adalah warga tak mampu.
"Makanya, ini butuh antisipasi," kata ketua komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono, Rabu (29/3).
Selain itu, kesiapan fasilitasi kesehatan di tiap kabupaten/kota juga harus dibenahi. Sebab, jika tidak ada perbaikan, dikhawatirkan program total coverage di Jatim tidak maksimal.
