10 pengurus PAC PPP kubu Romy saat melakukan penyegelan kantor DPC. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Usai pertemuan, Nadir menyatakan inti dalam dialog tersebut, pihaknya akan menampung semua aspirasi para pengurus PAC PPP soal penolakan susunan kepengurusan DPC PPP Gresik periode 2016-2021. Nadir berjanji secepatnya akan meneruskan tuntutan penolakan susunan kepengurusan itu ke DPW dan DPP PPP. "Kami sangat merespon, untuk itu kami akan sampaikan ke DPW dan DPP," kata Nadir.
Lanjut Nadir, untuk memperjelas masalah ini, dirinya juga berencana akan mendatangkan pengurus tim formatur, DPW, DPP dan anggota DPR dari PPP yang berangkat dari Dapil Gresik - Lamongan. "Tujuannya agar permasalahan SK bisa selesai, sehingga partai bisa bergerak dengan normal kembali," pungkasnya.
Pada pertemuan itu, para pengurus PAC PPP juga menyerahkan tanda tangan berisikan penolakan susunan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Gresik periode 2016-2021.
Sekadar diketahui, aksi penolakan susunan kepengurusan DPC PPP Gresik bukan kali ini saja. Sebelumnya, langkah serupa juga dilakukan DPC PPP Kabupaten Gresik.
Penolakan SK bernomor: 38/SK/DPW/C/I/2017 tertanggal 21 Januari 2017 tersebut tertuang dalam rapat kordinasi yang dihadiri oleh mayoritas pengurus PPP Gresik baik di tingkat kecamatan (PAC) hingga kabupaten (DPC).
Mengacu SK dari DPW PPP Nomor: 38/SK/DPW/C/I/2017 tertanggal 21 Januari 2017 disebutkan, bahwa Kepengurusan DPP PPP Gresik periode 2016-2021 diketuai H. Achmad Nadir, Khoirul Huda sebagai Sekretaris dan Bendaharanya H. Muhaimin Abdillah.
Sedangkan Nur Qolib yang digadang menjadi Sektetaris justru diplot oleh DPW menduduki Ketua Mejelis Pakar.
"Kami menolak SK Kepengurusan tersebut karena ada indikasi rekayasa. SK tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki mayoritas DPC PPP Gresik," kata Anwar Sadad, salah satu senior PPP Kabupaten Gresik saat pertemuan di kantor DPC PPP Kabupaten Gresik ketika itu.
Gelombang penolakan kembali dilakukan oleh pengurus PAC PPP se-Kabupaten Gresik pada 9 Februari 2017. Mereka mendatangi kantor FPPP DPRD Gresik untuk menyampaikan penolakan terhadap susunan kepengurusan. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
