FPDIP DPR RI Dukung Pemerintah Putus Kontrak Freeport

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Desakan agar pemerintah memutus kontrak PT. Freeport Indonesia terus menggelinding. Pasalnya perusahaan tambang emas asal Amerika tersebut tidak kunjung memastikan membangun pabrik smelter di Indonesia.

Kali ini, FPDIP DPR RI yang mendesak agar kontrak Freeport diputus. "Benar, dari hasil reses anggota FPDIP DPR RI, Nasirul Falah Amru, FPDIP juga melakukan hal serupa. Yaitu mendesak agar pemerintah memutus kontrak Freeport jika tidak membangun smelter di Indonesia," kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Gresik, Ir. Hj. Siti Muafiyah kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (30/12).

Menurut Muafiyah, langkah yang diambil FPDIP ini merupakan langkah solutif untuk menyudahi ketidakpastian pembangunan smelter di Indonesia. "Daripada Freeport tidak ada kepastian bangun Smelter di Indonesia, kan sudah tepat kalau kontraknya diputus," jelas politisi senior FPDIP asal Kecamatan Manyar ini.

"Sudah saatnya pemerintah Indonesia tegas terhadap Freeport. Sebab, sudah puluhan tahun kekayaan alam dikuras oleh perusahaan asal Amerika tersebut," tambah Muafiyah.

Tak hanya itu, lanjutnya, dampak yang ditimbulkan tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada pemerintah. "Bisa dilihat dari sisi keuntungan eksport konsentrat 2 juta ton tiap tahunnya berapa. Sementara Indonesia hanya dapat sekian cuil saja dari pajak, dan retribusinya," ungkapnya.

"Freeport yang terus untung, Indonesia yang rugi. Jangan sampai kita yang terus-terusan dibodohi Freeport," tegas mantan anggota DPRD Gresik ini.

Muafiyah pun menganggap freeport mengada-ada lantaran beralasan tidak ada dana dalam membangun smelter. "Ini jelas alasan yang dibuat-buat. Sangat mustahil perusahaan setaraf Freeport yang sudah puluhan tahun menguras kekayaan alam Indonesia tidak memiliki uang untuk membangun smelter," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News