Johan Budi.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kabar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet jilid III semakin kencang. Hal ini berkaitan dengan adanya kinerja dari beberapa yang kurang memuaskan.
Politisi PDIP Darmadi Durianto membenarkan terkait adanya perombakan kabinet ini. Darmadi mengungkapkan kemungkinan Presiden akan melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa menteri jelang akhir tahun.
BACA JUGA:
- Reshuffle Tak Signifikan: Mendepak Yang Tak Sealiran, Mengakomodasi Ketum PAN
- M Luthfi dan Sofyan Djalil Dicopot, Zulkifli Hasan Masuk Kabinet, ini Daftar Menteri Baru
- Reshuffle Kabinet 15 Juni, 63,1 Persen Publik Setuju Jokowi Rombak Menteri
- Cak Imin Dituding Pemicu Demo 11 April, Luhut, dan Bahlil Tersudut, Politikus PDIP Desak Dicopot
“Kementerian Pendidikan, Perindustrian, Pertanian juga,” kata Darmadi dikutip dari publik-news.com, Rabu (28/12).
Menurut Darmadi, dari ketiga kementerian ini dianggap kinerjanya kurang memuaskan sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi.
“Misal Kemenperin masih lemah soal membangkitkan daya saing pelaku UMKM. Kementan masih lemah masalah kedaulatan pangan dan ini juga harus disikapi. Masih ngandalkan impor melulu. Kebijakan jangka panjang menuju kedaulatan pangan enggak jelas,” tandas anggota Komisi VI DPR ini.
Darmadi melanjutkan, kinerja menteri harus sesuai dengan apa yang menjadi visi-misi Presiden. Karena dari ketiga menteri ini juga menentukan terkait target yang ingin dicapai Presiden.
“Yang penting untuk jabatan menteri adalah conceptual skill-nya harus tinggi. Jangan hanya punya technical skill tapi conceptual skill-nya enggak punya, bisa menambah beban kerja presiden,” tegasnya.
Sementara Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, merespons isu reshuffle jilid III yang beredar beberapa hari terakhir. Ia mengatakan, seperti sebelumnya, isu itu bisa menjadi kenyataan atau tidak bergantung pada keinginan Presiden Joko Widodo.
"Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden Joko Widodo," ujar Johan dilansir Tempo.co.
Johan melanjutkan, dia pun belum mendengar langsung dari Presiden Jokowi perihal akan adanya reshuffle ketiga. Meski begitu, ia tidak membantah adanya isu tersebut.
Sebagaimana diketahui, dalam rentang kurang-lebih setahun, dua kali Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Pada reshuffle jilid pertama tahun 2015, ia mengubah jajaran menteri bidang ekonomi, seperti memasukkan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan.
Pada 2016, Jokowi melakukan perombakan kabinet jilid kedua yang menggeser atau mengganti delapan menteri. Beberapa di antaranya memasukkan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Asman Abnur sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.
Adapun isu reshuffle terbaru mengindikasikan masuknya kader Gerindra ke jajaran pemerintah Presiden Jokowi. Hal itu menyusul makin dekatnya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, partainya tidak tertarik untuk masuk ke pemerintahan. Arief menilai, kinerja pemerintah tidak efisien baik dari segi organisasi hingga pelaksanaan.
