NGAWI, BANGSAONLINE.com - Ternyata gelontoran Dana Desa (DD) dari pemerintah membuat para kepala desa (Kades) menghadapi masalah baru. Selain karena minimnya kemampuan dari para kades dalam pengelolaan dana miliaran rupiah tersebut, juga ada masalah lain yang harus dihadapi para kades di wilayah Ngawi.
Seperti yang dituturkan Suwarno (54) kades Sumberrejo Kecamatan Sine pada BANGSAONLINE.com. Menurutnya, diterimanya aliran dana desa juga membuat resah sebagian Kades yang mayoritas dari wilayah pinggiran. Hal ini terkait dengan adanya ulah dari oknum yang mengatasnamakan wartawan.
BACA JUGA:
- Top! Kasat Samapta Polres Ngawi Inisiasi Berbagi Makanan Sehat di Pedesaan
- Sebabkan Sesak Napas, Warga Desa Guyung Ngawi Keluhkan Asap Pembakaran Batok Kelapa
- 30 Desa Alami Kekeringan, BPBD Ngawi: Kades Enggan Laporkan Wilayahnya Kesulitan Air Bersih
- Antisipasi Kerumunan, Koramil Geneng Awasi Vaksinasi di Desa Tambakromo
Suwarno mengaku sering didatangi oknum media (wartawan) yang meminta jatah publikasi. Padahal dalam sistem pengelolaan aliran dana desa (DD) diperlukan transparansi dan pelaporan yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala desa sebagai penerima manfaat.
Memang, dalam miliaran rupiah tersebut ada pos untuk publikasi informasi. Akan tetapi dari anggaran yang dikeluarkan untuk pos publikasi juga harus disertai dokumen yang dilampirkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Orang tersebut datang omongannya manis dan mengaku dia wartawan juga akan mempermudah dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tentunya disertai peliputan. Tetapi setelah menerima uang tidak ada kabar beritanya, hanya kwitansi yang ada," keluh Suwarno BANGSAONLINE.com.
Menurut keterangan Suwarno, banyak kades yang ternyata juga mengeluh dengan ulah dari oknum wartawan ini. Kebanyakan para oknum ini setelah menerima uang sulit untuk ditemui sehingga para kades kelabakan saat akan membuat SPJ.
"Biasanya mereka datang seperti penagih padahal saya tidak merasa punya hutang," tambah Kades Sumberrejo.
"Biasanya mereka mematok harga sekitar satu juta sampai dua juta untuk peliputan. Akan tetapi setelah menerima uang tidak ada peliputan sampai akhir tahun 2016. Yang pasti Kades menjadi kelabakan karena kesulitan untuk membuat SPJ," pungkasnya. (nal/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
