Dengan adanya kerja sama ini, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini meminta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya untuk siap membantu jajaran SKPD Pemkab bila ada pertanyaan terkait bidang yang dikerja samakan tersebut.
“Saya minta kepala SKPD untuk bertukar nomor ponsel. Jadi bila ada pertanyaan, ndak harus ke Surabaya, cukup telpon saja. Kami senang bisa membantu. Kalau ilmu kita bagikan, maka ilmu kita akan bertambah,” jelas wali kota.
Sebelum penandatanganan, Wali Kota Risma menyampaikan paparan perihal berbagai kebijakan tata kelola pemerintahan dan upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk menjadikan Surabaya kota yang aman dan nyaman. Serta berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga seperti melalui program Pahlawan Ekonomi. Seusai memberi paparan, wali kota mempersilakan kepada jajaran SKPD Pemkab Ngada untuk menyampaikan pertanyaan bila ada yang perlu ditanyakan. Ajakan bertanya itu direspons antusias oleh SKPD Pemkab Ngada. Salah satunya dari dinas yang membawahi koperasi, perindustrian dan ekonomi kreatif.
“Ibu wali, sejak kami datang sore kemarin, kami tidak melihat ada pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Apa yang harus dilakukan agar PKL ini taat ketika direlokasi,” ujar Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada, Anastasia Moi Nitu.
Mendapati pertanyaan itu, wali kota menegaskan bahwa PKL di Surabaya memang terpusatkan di sentra-sentra PKL yang disiapkan oleh Pemkot Surabaya. Sehingga, PKL bisa berjualan di tempat yang semestinya. Kalaupun ada PKL yang mokong, ada Satpol PP yang bertugas untuk menertibkannya.
“Jadi di Surabaya, kami bersinergi semua. Ambil contoh untuk penataan sentra PKL, yang bergerak tidak hanya dinas koperasi, tetapi juga Satpol PP,” jelas wali kota. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
