Surochiem Abdus Salam, pengamat komunikasi dari Universitas Trunojoyo Madura. foto: istimewa
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com – Sejalan dengan mulai perkembangan dan ‘terbukanya’ pulau Madura, semestinya dibarengi dengan keterbukaan informasi. Namun, ratusan pulau-pulau kecil di Madura, tak bisa mengakses informasi sama sekali.
Bahkan perkembangan di pulau Madura itu, belum dinilai mentas dari stigma kurang maju, karena masih kurangnya media informasi yang bisa menjangkau seluruh wilayah.
BACA JUGA:
Untuk bisa menjadi destinasi wisata, Madura harus diimbangi oleh keterbukaan informasi publik. “Keterbukaan informasi publik di Madura belum sesuai harapan, keterbukaan informasi di Madura masih dimiliki oleh pengusaha, terutama birokasi politik. Akibatnya, mobilisasi masyarakat bukan atas inisiatif sendiri. Akhirnya, sering terjadi pelanggaran pemilu di Madura, karena soal mobilisasi yang bukan inisiatif sendiri itu,” kata Surochiem Abdus Salam (42), pengamat komunikasi dari Universitas Trunojoyo Madura.
Surochiem yang juga Ketua Divisi Kelembagaan dan Sosialisasi KPID Jatim ini, beranggapan bahwa Madura belum terbuka akan lalu lintas informasi. Mereka hanya terpusat oleh satu informasi yaitu, kepala desa atau klebun. Sehingga masyarakat Madura tidak akan mendengarkan informasi dari siapapun, kecuali kepala desa.
“Contoh nyatanya saja, Klebun (Kepala Desa) bisa mengendalikan suara warganya, itu memungkinkan karena politik itu berlangsung lama. Jadi, warga lah yang seharusnya diberdayakan, dengan cara membuka kran informasi sebesar-besarnya. Jika pengetahuan warga berkembang, maka akan terjadi partisipasi,” kata dia yang juga Peneliti Media Spesialist SSC ini.
“Oleh karena itu di Program Studi Ilmu Komunikasi yang berhubungan dengan media, selalu membuka informasi di pulau-pulau terpencil, agar Madura memiliki keterbukaan informasi publik. Dan dengan keterbukaan ini, warga pulau terpencil akan bisa menilai, bahkan mengontrol,” ungkap dosen yang menjadi ada Local Partner the Ridep Institude ini.
