Melalui GNB, Indonesia Dorong Reformasi Dewan Keamanan PBB

JAKARTA, BANGSAONLINE.com -  Pemerintah RI melalui Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mendorong dunia Internasional melakukan sejumlah hal. Di antaranya mereformasi Dewan Keamanan dan Sekretaris PBB. Pernyataan ini disampaikan Retno usai menghadiri pertemuan tingkat menteri Gerakan Non Blok (GNB).

"Melalui GNB pemerintah mendorong seluruh negara anggota melakukan setidaknya tiga langkah nyata. Pertama, GNB perlu memperkuat semangat multilateralisme, di mana seluruh negara memiliki suara yang sama. GNB harus secara aktif mendorong dan berkontribusi terhadap upaya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan dan Sekretariat PBB, agar selaras, transparan, efisien dan representatif,” kata Retno yang dikutip dari keterangan pers Kemenlu RI, jumat (16/9). Selain itu, dia berharap di abad ke-21, GNB harus memainkan peran strategis, menjadi mitra global yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi rakyatnya.

Pihaknya juga mendorong GNB mengupayakan penanganan tantangan ekonomi global, melalui kemitraan yang melibatkan seluruh pihak, termasuk kerja sama antar negara maju dan berkembang. Hal ini menurut Retno bisa terwujud jika negara anggota memperbaiki cara kerja internal, agar tidak terjebak menjadi ‘talk shop organization’. Benah diri, ujar Retno, sangat diperlukan agar GNB menjadi organisasi yang memiliki kredibilitas tinggi, relevan, dan efektif saat menangani masalah global.

"Anggota GNB harus memimpin dengan memberi contoh untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan di tingkat global diterapkan di negaranya masing-masing, menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam negeri dan dikawasannya,” tutur Retno.

Pertemuan tingkat menteri pada 15 September itu diadakan menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi GNB ke-17 bertema "Peace, Sovereignty and Solidarity for Development” (Perdamaian, Kedaulatan dan Solidaritas bagi Pembangunan), yang akan diadakan pada 17-18 September besok.

Tema yang diusung forum tersebut pada KTT tahun ini, menurutnya sudah mewakili dasar dari pembentukan GNB. “Namun setelah 55 tahun sejak terbentuk GNB, dunia masih kurang damai, kedaulatan dan solidaritas belum tercapai.”

Dalam pertemuan level menteri itu, Retno pun menyampaikan rencana pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. KTT GNB ke-17 akan dipimpin oleh Presiden Venezuela, Nicolas Maduro Moros, yang sekaligus akan menjadi Ketua GNB periode tahun 2016-2019. Venezuela menggantikan Iran yang menjadi Ketua GNB sejak 2012. Adapun delegasi RI akan dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

KTT GNB rencananya akan mengesahkan Dokumen Akhir, yang berisi pandangan anggota GNB terhadap berbagai permasalahan global. Ada juga Deklarasi Margarita, yang berisi penegasan seluruh Kepala Pemerintahan anggota GNB, mengenai prinsip yang diambil untuk menghadapi tantangan global yang menjadi perhatian bersama.(tmp/dio)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News