Rapat terbatas LKPJ Bupati di lantai 2 gedung DPRD. foto: BANGSAONLINE
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Kisruh berkepanjangan antara DPRD dengan RSUD Abdoerrahem terkait dengan pengelolaan dana SPM bagi pasien miskin di kabupaten Situbondo berakibat pada tidak selesainya sidang paripurna LKPJ Bupati tahun 2015.
Sampai saat ini DPRD Situbondo masih tidak melanjutkan sidang paripurna yang sempat ditunda beberapa waktu lalu dengan alasan Bupati masih belum menjelaskan permintaan dari sejumlah fraksi terkait dengan amburadulnya data pengguna SPM di RSUD Abdoerrahem Situbondo.
BACA JUGA:
Saat rapat dengan DPRD yang dihadiri oleh seluruh ketua fraksi, Sekretaris Daerah (Sekda) Situbondo, Drs. Syaifullah, MM mengaku bingung terkait dengan apa yang akan dilakukan terkait persoalan belum selesainya proses (Laporan Keuangan Daerah) LKD .
Menurut Sekda, adanya surat dari Kementerian Keuangan yang mewajibkan kepada Bupati maupun Gubernur untuk melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBD semester I tahun 2016 serta laporan realisasi triwulan ketiga tahun 2015 per tanggal 16 agustus tahun 2016.
"Bila pertanggungjawaban per tanggal 16 agustus tidak dilaporkan maka pemerintah pusat akan mempertimbangkan terkait dengan dana transfer tahun 2017 yang akan diberikan ke daerah," kata Syaifullah dalam forum yang dihadiri seluruh Ketua Fraksi DPRD Situbondo.
Ia melanjutkan, kalau DPRD Situbondo mempunyai catatan terkait dengan temuannya yang berkaitan dengan realisasi penggunaan SPM bagi warga miskin, Syaiful berharap hal itu catatan itu harus ditempatkan pada ranah tersendiri, agar kepentingan yang lebih besar tidak menjadi korban.
