Kivlan Zein. foto: tempo
"Saya tidak mau mengikuti genderang Pak Kivlan Zein," kata Tjahjo, Rabu malam.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, razia yang dilakukan kepolisian terhadap atribut Partai Komunis Indonesia bukan berarti gerakan komunis bangkit kembali.
"Tidak bisa langsung jawab ya atau tidak (kebangkitan PKI). Kalau dibilang kebangkitan itu tidak ada, tapi kok tanda-tandanya ada. Dibilang ada, tapi ya biasa saja lah," ujar Boy, Kamis (2/6).
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menanggapi pernyataan Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen yang menyebutkan Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit kembali di Indonesia dan akan berkantor di Jalan Kramat, Jakarta Pusat.
"Hal itu, selagi ada TAP MPRS, itu tidak boleh. Bisa diancam sampai dengan 20 tahun penjara dan ada juga Undang-undang Nomor 27 tahun 1999," kata Ryamizard di sela Simposium bertajuk Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain di Balai Kartini, Jakarta, Kamis.
Dalam ketetapan MPRS dengan nomor TAP/XXV/MPRS/1996 itu, mengatur tentang larangan idelogi Marxisme/Leninisme/Komunisme sebagai ideologi terlarang dan Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
Lebih lanjut, Ryamizard juga mengatakan pihaknya memiliki hasil intelijen TNI yang menunjukkan kebangkitan PKI dan memiliki fakta-fakta yang lengkap akan indikasi tersebut. Indikasi-indikasi tersebut, kata Ryamizard, memang ada di Indonesia yang dibuktikan dengan kemunculan orang-orang yang memakai atribut dengan lambang identik dengan komunisme.
"Kita kan Angkatan Darat, kita kan lengkap fakta-fakta segala macam. Coba lihat pakai baju kaos palu arit, pawai-pawai bubarkan teritorial, nginjek-nginjek patung revolusi, itu kan kelihatan menunjukan diri, artinya tidak boleh," ujar Ryamizard. (kcm/det/rol/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
