KH Muhammad Nabhan (kiri), Suryansyah (berkacamata), M Musyafak (baju putih) dan Muhammad Zainuddin (paling kanan) dan Dr Ima Mayasari (pengacara/inset). foto: bangsaonline.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kecurangan-kecurangan dalam Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang dibongkar dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat, Senin (30/5).
Rais Syuriah PWNU Kepulauan Riau (Kepri) KH Muhammad Nabhan yang dihadirkan sebagai saksi menjelaskan di depan para hakim bahwa sistem Ahlul Halli Wal-Aqdi (AHWA) yang dipaksakan dalam Muktamar NU tanpa persetujuan mayoritas Muktamirin telah menginjak-injak kesepakatan ulama NU di Muktamar Makassar.
”Karena itu sejak Muktamar alun-alun hingga sekarang belum ada PBNU yang sah. Muktamar cacat hukum dan tidak terpenuhi rukunnya, maka semua produk, termasuk kepengurusannya tak sah,” kata Kiai Nabhan.
(Baca: (Baca: Said Aqil Dianggap Bohongi Kiai dan Halalkan Segala Cara, Ketua PWNU Banten Mundur)
Ia menceritakan kronologis pemaksaan AHWA sejak pra-Muktamar NU di Medan. ”Dalam acara pra muktamar NU yang saya ikuti di Medan, semua peserta tak setuju dengan AHWA. Begitu juga dalam Munas Alim Ulama. Peserta tak diberi kesempatan berbicara,” katanya.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama Batam itu menjelaskan bahwa dalam sidang komisi organisasi AHWA itu sebenarnya sudah diputuskan akan diberlakukan pada Muktamar akan datang, yaitu Muktamar ke-34, bukan dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang. Tapi anehnya, menurut dia, tiba-tiba ada ”forum dadakan” bernama komisi Syuriah yang menganulir keputusan sidang komisi organisasi. ”Padahal dalam AD/ART tak ada yang namanya komisi Syuriah,” katanya.
Jadi praktik AHWA itu dilakukan dengan berbagai modus rekayasa dan kecurangan yang bertolak belakang dengan budaya NU dan AD/ART NU. ”Mereka telah menginjak-injak kesepakatan para ulama NU di Makassar,” tegasnya.
