Aksi unjuk rasa warga Desa Plumpungrejo menolak beroperasinya kembali tambang kapur. foto: tri susanto/ BANGSAONLINE
Sementara kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar Mujianto usai menemui pendemo menyatakan jika pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menutup tambang.
Hal itu sesuai dengan Undang-undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) telah mencabut kewenangan Pemda dalam mengeluarkan perizinan, termasuk izin tambang. Sehingga secara otomatis Pemkab juga tidak memiliki kewenangan untuk menutup tambang. "Pemkab hanya memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi saja," kata Mujianto.
Sejauh ini Pemkab sudah melakukan koordinasi provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan semua permasalahan tambang yang di Kabupaten Blitar. Termasuk tambang batu kapur desa Plumpungrejo.
Menanggapi hal itu anggota komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Andi Widodo menyatakan dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Termasuk beberapa dinas yang diduga memberikan rekomendasi "kejar tayang" kepada tambang kapur Plumpungrejo.
"Yang jelas kami akan segera melakukan rapat khusus dan memanggil dinas-dinas terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang, serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu," ungkapnya. (tri/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
