DPRD Gresik ketika paripurna RPJMD. foto: syuhud/ BANGSAONLINE
Program di maksud misalnya, soal membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran. Di RPJMD tersebut tidak ada jaminan kalau ada lowongan pekerjaan, maka pekerja yang diambil dari warga asli Gresik.
Sementara praktiknya selama ini, pekerja di Kabupaten Gresik, mayoritas berasal dari luar Gresik. "Bisa dicek di hampir 1.300 lebih perusahaan di Gresik, pekerjanya asal Gresik hanya sekian persen. Kebanyakan dari luar Gresik," terangnya.
Selain itu, program penyediaan air bersih yang menjangkau semua masyarakat di Kabupaten Gresik, mulai perkotaan hingga perdesaan. Bupati-Wabup saat kampanye menjanjikan kepada masyarakat akan mencukupi kebutuhan air bersih.
Caranya, Bupati-Wabup akan memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pemkab akan membuatkan sumur bor atau Air Bawah Tanah (ABT) untuk mencukupinya. "Namun sejauh ini, program itu juga tidak muncul di RPJMD," cetus politisi senior FPAN asal Sidayu ini.
Dan yang lebih mencengangkan, tambah Mustajab, janji Bupati yang akan bisa membukukan APBD Gresik hingga tahun 2021 sebesar Rp 8 Triliun. "Nyatanya, di RPJMD tahun 2016-2021, hanya tercatat kemampuan APBD hingga Rp 6,5 Triliun. Sehingga, masih kurang Rp 1,5 Triliun," katanya.
Mustajab menambahkan, bahwa pembahasan RPJMD di tingkat Pansus belum rampung. Karena itu, sebelum dilakukan finalisasi, Pansus akan lakukan koreksi dan penyempurnaan. "Kami berharap apa yang telah dijanjikan Bupati-Wabup saat kampanye Pilkada bisa terakomodir dalam RPJMD," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
