APBD Bondowoso Banyak 'Bodong', Fraksi PDIP Kritik LKPJ Bupati

BONDOWOSO (bangsaonline) - Rapat Paripurna Pandangan Umum FaraksiDPRD Bondowoso terhadapLaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bondowoso, diwarnai dengan keritikan dari sejumlah Fraksi yang adadi DPRD.

Fraksi PDIP menyoroti banyaknya APBD yang tidak jelas (bodong), sehingga kuat dugaan anggaran adalah titipan. Fraksi PDIP meminta jawaban Bupati lebih detail terkait dugaan adanya anggaran titipan ini, sebab APBD itu adalah milik rakyat.

“Saya minta kepada Bupati Bondowoso, untuk menjawab pemandangan umum FPDIP secara gamblang, sebab, dari hasil investigasi kami (FPDIP red) bahwa APBD 2013 banyak yang tidak jelas, sehingga banyak kejanggalan,” ujar Wakil Ketua DPRD Bondowoso Irwan Bachtiar, Selasa (20/4/2014).

Menurut orang nomor satu di DPC PDIP Bondowoso ini, FPDIP dalam mengawal APBD, telah membentuk Tim khusus sebanyak 20 orang yang akan melakukan investigasi ke lapangan. Sebab pihaknya menilai terjadi banyak permainan anggaran yang tidak sesuai dengan LKPJ Bupati. Selain itu, pihaknya juga menemukan anggaran fiktif yang diduga titipan satu oknum pejabat, yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso.

“Oleh karena itu, apabila nanti jawaban Bupati tidak sesuai dengan hasil temuan di lapangan, maka FPDIP akan mengambil langkah huum bersama masyarakat bondowoso,” tegasnya.

Sebab kata Irwan, LKPJ Bupati saat ini ada salah satu pos anggaran yang menimbulkan kecurigaan, satu contoh seperti pengadaan seragam batik yang mencapai Rp 2 miliar lebih, tapi ternyata hingga LKPJ dibuat, bajunya tidak ada.

“Itu hanya salah satu SKPD setingkat Bagian, belum lagi Dinas. Dan setelah dilakukan evaluasi dan kajian terhadap APBD tahun 2013 ada kebocoran hingga puluhan miliar, APBD ini adalah uang rakyat jangan dijadikan banjakan oleh para pejabat-pejabat itu,” tandasnya.

Dengan demikian, FPDIP berharap Bupati untuk mempertanggungjawabkan APBD kepada masyarakat secara sungguh-sungguh, sehingga Pemerintah Bondowoso benar-benar bermartabat.

“FPDIP hanya menginginkan Bupati jujur dan apa adanya untuk menjawab semua yang ditanyakan FPDIP, jangan kemudian menyajikan LKPJ yang abal-abal seperti ini. kalau Bupati tidak jujur, mungkin situasinya akan berubah, dan saya akan bertindak lebih jauh lagi,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News