JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Agenda Simposium Nasional yang mengangkat tragedi 65 yang difasilitasi Pemerintah 18-19 April 2016 esok di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat rupanya mendapat penolakan keras dari elemen di Ibu Kota. Acara itu sendiri sedianya bertujuan mempertemukan para pelaku dan korban tragedi 65.
Front Pancasila serta beberapa ormas menolak Simposium Nasional tersebut karena dinilai bertentangan dengan pancasila, UUD 1945, TAP MPRS No XXV/MPRS Tahun 1966 tentang Larangan Partai Komunis Indonesia.
BACA JUGA:
- Situs Persada Sukarno Minta Pemerintah Bentuk Tim Kajian Hari Peristiwa G30S/PKI
- Aksi Damai DPW FPI Tolak LGBT Direspons Positif DPRD Pamekasan
- Ciri Utama PKI Pembohong, Pintar Membalik Fakta, Kiai Asep Minta Pancasila Jangan Diperas
- Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Lamongan Ajak Masyarakat Wasapadai Paham Komunis
Juru bicara Front Pancasila, Alfian Tanjung menyebutkan, simposium ini sama saja menghidupkan kembali PKI di bumi pertiwi. Dengan ormas lainnya pihaknya akan melakukan berbagai cara untuk menggagalkan simposium tersebut.
"Akan diadakan aksi di dekat Tugu Tani untuk menggagalkan acara simposium karena bertentangan dengan UUD yang berlaku," ujarnya dalam konferensi persnya di Graha 66 Jakarta Pusat, Sabtu (16/4).
Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila dan Kepolisian membubarkan persiapan simposium nasional di Bogor, Kamis (14/4). Puluhan orang yang tergabung Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) dievakuasi di Kantor LBH, Jakarta. Mereka bahkan ngoceh di media dengan menyebut aksi pembubaran yang dilakukan Pemuda Pancasila dan FPI merupakan intoleransi.
Terpisah Agus Widjojo, Ketua Panitia Pengarah Simposium, mengatakan panitia akan menghadirkan tokoh dari pihak-pihak yang terlibat, seperti Tentara Nasional Indonesia dan mantan anggota Partai Komunis Indonesia yang pernah menjadi narapidana politik.
