Pansus LKPJ DPRD Gresik saat menggelar hearing dengan SKPD.
Sementara Ketua Pansus LKPJ Akhir Anggaran Tahun 2015, Suberi mengatakan, bahwa DPRD Gresik telah banyak mendapatkan keluhan soal perizinan di SKPD yang dipimpin oleh Agus Mualif tersebut.
Keluhan itu, mulai proses perizinan yang lamban, dan banyaknya bangunan usaha yang tidak kantongi izin. Tapi, dibiarkan beraktivitas. Sebagai contoh, bangunan pergudangan di wilayah Kecamatan Cerme.
Selain itu, banyaknya informasi adanya perluasan industri bodong. Dikatakan bodong, karena izin industri tidak sesuai dengan fakta kondisi bangunan.
Sebagai contoh, pabrik yang dibangun berdasarkan izinnya memiliki luas 1 hektar. Ternyata, fakta di lapangan luas pabriknya lebih dari itu. " Kondisi ini kalau terus dibiarkan bisa merugikan pendapatan. Bahkan, kami mengindikasikan ada kebocoran pendapatan," ungkap Suberi.
Suberi menjelaskan, soal pendapatan di BPPM menjadi atensi khusus oleh tim Pansus LKPJ. Sebab, dari PAD yang dipatok, tidak terpenuhi.
Sebagai contoh, pada APBD Tahun 2015, pendapatan BPPM dipatok sebesar Rp 175 miliar. Tapi, hanya tercapai kurang dari 80 miliar, atau hanya tercapa kisaran 35 persen. " Ini yang kami tanyakan, ini yang kami persoalkan. Mengapa tidak bisa tercapai," cetus politisi senior PD asal Kecamatan Sidayu ini.
Ironinya, lanjut Suberi, Kepala BPPM, Agus Mualif saat dicerca pertanyaan Pansus, mengapa target pendapatan tidak tercapai, justeru menyalahkan ketua Timang(tim anggaran), Plt Sekda, Bambang Isdianto dan SKPD lain yang tergabung dalam pokja perizinan.
"Ini kan aneh. Wong dia saat penentuan target pendapatan pada saat pembahasan RAPBD 2015 setuju, tapi saat ketika pendapatan tidak tercapai, justeru menyalahkan atasannya. Ini kan sama halnya melempar kesalahan kepada orang lain. Kan tidak boleh begitu, " terang angota FPD DPRD Gresik ini.
Karena itu, tambah Suberi, hasil hearing dengan Kepala BPPM tersebut akan dijadikan salah satu bahan rekomendasi dalam LKPJ Akhir Anggaran Tahun 2015. "Kami akan rekomendasikan kepada Pak Bupati agar lakukan perbaikan di tubuh BPPM," pungkas Suberi.(hud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
