Ari Januarsih, Kabid Perkembangan Penduduk, Dispendukcapil. (foto: yuyun/ BANGSAONLINE)
Dari aspek kurangnya pemahaman, juga menjadi penyebab terkendalanya target capaian adminduk selama ini. Menurut Ari, masyarakat masih beranggapan dengan memiliki KTP manual yang berlaku seumur hidup, tak perlu lagi mengurus identitas diri berbasiskan elektronik tersebut.
Padahal selama ini, Dispendukcapil, sudah secara masif melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kesemua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Dari sisi keberadaan wilayah, yang secara geografis berada di daerah pegunungan dan perbukitan, tentu menjadi satu kendala tersendiri bagi warga wajib KTP menuju tempat pelayanan.
"Wajar jika mereka enggan datang ke tempat pelayanan. Karena lokasi kediaman mereka berada di perbukitan dan butuh waktu serta biaya tak sedikit untuk mencapai lokasi pelayanan administrasi data base (ADB)," beber pejabat bertubuh subur ini.
Berangkat dari beberapa persoalan diatas, lanjut Ari, Dispendukcapil, terus berupaya melakukan terobosan-terobosan pro aktif guna mengoptimalisasi layanan adminduk.
Selain itu, satuan kerja dibawah kendali HM. Fathony tersebut juga melakukan inovasi untuk lebih mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya.
"Di antaranya dengan Pelayanan Pro aktif (PPA), sidang langsung di desa (Silades), serta melakukan perekaman KTP El secara mobile ke desa-desa. Dengan begitu, semua persoalan yang dihadapi masyarakat terkait kepemilikan dokumen kependudukan akan bisa teratasi," cerita dia.
Sementara itu saat ditanya kesiapan pelaksanaan pemberlakuan kartu identitas anak (KIA), Ari mengatakan, sebagaimana rencana pemerintah yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 2 Tahun 2016, tentang kartu identitas anak untuk usia 0-17 tahun kurang satu hari, memang bukti dokumen kependudukan itu akan segera diimplementasikan.
Hal tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak di NKRI untuk kepentingan apapun. "Program tersebut akan dilaksanakan sekitar bulan April. Untuk lebih jelasnya nanti akhir bulan ini akan ada rakornas di Jakarta terkait hal tersebut," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
