Rilis Rapor Tiga Menteri PKB di Nomor Bawah, Menteri PAN RB Yuddy Diprotes

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) melansir kinerja kementerian/lembaga negara. Salah satu yang diaudit adalah lembaga yang terkait dengan sistem peradilan. Bagaimana hasilnya?

Dalam data yang dikutip dari website Kemen PAN RB, Senin (4/1/2016), lembaga peradilan paling transparan adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat ini mengantongi nilai 73,73 dengan predikat BB. Di susul dengan Kementerian Hukum dan HAM di peringkat 31 dengan nilai 58,32 dengan predikat B.

BACA JUGA:

Kepolisian sebagai pintu pembuka sistem peradilan menduduki posisi ke-36 dengan nilai 68,04 dengan predikat B. Adapun Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak dari sistem peradilan menempati urutan ke-51 dengan nilai 64,04 dengan nilai B. Sedangkan pengawas dunia peradilan yaitu Komisi Yudisial (KY) menduduki peringkat ke-63 dengan nilai 60,07 dengan nilai B.

Nah, di posisi buncit untuk lembaga peradilan diduduki Kejaksaan Agung yang menduduki peringkat ke-86 dengan skor 50,02 dengan predikat CC.

"Jadi, seolah akuntabilitas ini ada kaitan dengan reshuffle. Kami tidak punya pretensi apa pun antara tugas kami dengan isu reshuffle, kami dasarnya undang-undang dan instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah," kata Yuddy kepada wartawan dalam jumpa pers di Kantor KemenPAN RB, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Menteri Yuddy juga menempatkan tiga kementerian yang dipimpin PKB pada urutan terbawah. Karuan saja PKB bereaksi. Politisi PKB Daniel Johan mengkritik penilaian yang dibuat oleh KemenPAN RB itu. Salah satu catatan Daniel, lantaran 3 kementerian yang menterinya asal PKB berada di urutan terbawah.

"Menurut saya penilaian itu terlalu tendensius dan terkesan muatan politik yang kental," ucap Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi, Senin (4/1/2015).

Dari 77 kementerian/lembaga yang dinilai, Kemenpora di urutan 74, Kementerian desa dan PDT urutan 73 dan Kemenakertrans urutan 66. "Kita pertanyakan kredibilitasnya," ujar anggota komisi IV DPR itu.

Terlebih dalam penilaian itu Kemen PAN RB berada di urutan 4 tertinggi, padahal yang menilai dirinya sendiri. Menurut Daniel, jika objektif maka tentu Kementerian yang menterinya asal PKB juga sudah bekerja sangat baik.