Salah satu warga Randupitu, Hafidz, saat memberi keterangan ke awak media.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Sidang gugatan terkait pelaksanaan program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, menjadi sorotan di Pengadilan Negeri Bangil, Rabu (17/6/2026).
Pihak tergugat melalui kuasa hukumnya, Nofi Hariyanto, menilai gugatan yang diajukan penggugat cacat formil, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut.
Ia menegaskan, pelaksanaan program PTSL di Randupitu telah sesuai prosedur Kementerian ATR/BPN, mulai dari administrasi, verifikasi data, hingga proses lapangan. Nofi menyebut, gugatan mengalami kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan penerima manfaat sertifikat tanah yang berpotensi terdampak putusan pengadilan.
Selain itu, tergugat menilai gugatan mengandung unsur error in persona atau salah sasaran, serta mempertanyakan dasar hukum penggunaan mekanisme citizen lawsuit. Menurut Nofi, salah satu pihak yang digugat bukan penyelenggara negara sehingga tidak memenuhi karakteristik gugatan warga negara.
Ia juga menyebut gugatan masih prematur karena penggugat belum menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur administrasi maupun mediasi sesuai regulasi pertanahan.
“Gugatan warga negara memiliki syarat dan karakteristik tertentu. Jika unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka perlu menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan perkara,” katanya.
Sementara itu, majelis hakim bakal menilai seluruh dalil, bukti, dan keberatan yang diajukan masing-masing pihak sebelum perkara memasuki pokok sengketa. Putusan diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa pertanahan serupa.
Sedangkan pihak penggugat yang dikoordinir Hafidz, warga Randupitu, meminta agar uang pungutan kepada warga dikembalikan.
“Permintaan kami sederhana, uang yang dipungut kepada warga itu dikembalikan,” ujarnya usai persidangan.
Ia menyatakan, nominal pungutan berkisar Rp2-3 juta, berbeda dengan pengalaman sebelumnya saat menjabat kepala dusun, di mana warga hanya memberi seikhlasnya. Hafidz menilai, pungutan dilakukan oleh orang kepercayaan kepala desa, bahkan ada yang berasal dari RT dan RW.
“Kalau bayarnya hampir semuanya ke Pak Kades,” cetusnya. (afa/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
