KH Miftachul Akhyar. Foto: sindo
“Yang menyampaikan pandangan mengenai laporan hasil Tim Survei dan usulan agar lokasi Munas-Konbes ditetapkan di luar Jawa untuk menghindari ketegangan di antara alumni pesantren, meskipun PP Al-Falah Ploso Kediri dinilai layak dari sisi infrastruktur dan keterjangkauan/aksesibilitas,” ujar Nur Hidayat.
Pada tanggal 1 Juni 2026 (bakda Subuh), tutur Nur Hidayat, setelah mendapatkan pertimbangan ruhani (hasil istikharah dari salah satu Rais Syuriyah PBNU), Kiai Miftah membalas pesan WhatsApp Gus Yahya dengan menyampaikan pertimbangan terkait pemilihan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso sebagai calon tuan rumah, mulai dari laporan hasil pengecekan lapangan oleh Tim Survei dari tiga lokasi yang direkomendasikan, hasil istikharah, hingga penghormatan kepada KH. Nurul Huda Jazuli sebagai Mustasyar dan sesepuh yang sangat dihormati Rais Aam, Ketua Umum dan seluruh kalangan nahdliyin.
Namun, tegas Nur Hidayat, hingga tanggal 2 Juni 2026 pagi, Gus Yahya tidak membalas pesan WhatsApp Kiai Miftah. “Rais Aam lalu menanyakan sikap Ketua Umum, yang kemudian dibalas dengan permohonan agar penetapan PP Al-Falah Ploso sebagai tuan rumah Munas/Konbes sekaligus dijadikan satu paket dengan penetapan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar,” ujar Nur Hidayat lagi.
“Atas pendapat Ketua Umum tersebut, Rais Aam menjawab bahwa Rapat Pleno tanggal 21 Mei 2026 hanya memberikan amanat untuk penetapan lokasi Munas dan Konbes. Adapun lokasi Muktamar, sebagaimana diusulkan oleh Ketua Umum sendiri dalam beberapa kali kesempatan, akan ditetapkan dalam forum Munas dan Konbes,” tambah Nur Hidayat.
Menurut Nur Hidayat, Gus Yahya lalu menjawab, “Menawi dipin kersaaken saged mawon pleno menetapkan usulan mekaten untuk dibawa ke Munas/Konbes,” kata Gus Yahya seperti dikutip Nur Hidayat dalam surat tersebut.
“Jawaban Ketua Umum tersebut dipahami sebagai persetujuan untuk menetapkan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri sebagai tuan rumah Munas dan Konbes. Hanya saja, Rais Aam merasa tidak memiliki kapasitas untuk menyetujui usulan Ketua Umum agar penetapan lokasi Muktamar dijadikan satu paket dengan keputusan penetapan lokasi Munas dan Konbes,” jelas Nur Hidayat.
Berdasarkan komunikasi tersebut, tutur Nur Hidayat, dan juga telah terlewatinya batas waktu lima hari untuk penetapan lokasi, serta mempertimbangkan semakin sempitnya waktu untuk persiapan penyelenggaraan Munas dan Konbes, Rais Aam kemudian menerbitkan surat berisi petunjuk dan instruksi sebagaimana dimaksud.
Menurut Nur Hhidayat, surat instruksi Rais Aam tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Perkumpulan NU (Perkum) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Administrasi sebagaimana diubah menjadi Pasal 5 Ayat (4) Perkum Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Administrasi,” ujarnya.
Nur Hidayat mengutip pasal tersebut yang berbunyi, “Dalam keadaan tertentu, surat sebagaimana dimaksud dalam huruf g (Surat Instruksi) dan i (Surat Edaran) tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat ditandatangani hanya oleh Rais Aam”.
Menurut Nur Hidayat, terbitnya surat petunjuk dan instruksi tersebut justru menunjukkan konsistensi sikap Rais Aam Kiai Miftah terhadap Keputusan Rapat Pleno PBNU tanggal 21 Mei 2026 agar pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang proses penetapan lokasinya sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati (kelayakan fisik dan hasil istikharah) dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Seperti diberitakan BANGSAONLINE, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengeluarkan surat perihal Petunjuk dan Instruksi Terkait Pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU. Surat Nomor 353/PB.23/A.II.08.03/99/06/2026 tertanggal 16 Dzulhijjah 1447 H/2 Juni 2026 M itu memutuskan bahwa Munas dan Konbes NU akan digelar pada 20 hingga 21 Juni 2026 di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri Jawa Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
