Buka Ruang Kritik Lewat FKP, Satpol PP dan Damkar Tuban Komitmen Tingkatkan Layanan Publik

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tuban menegaskan kesiapannya untuk terus mendongkrak kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Sebagai langkah nyata, instansi penegak perda ini menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan menggandeng berbagai instansi, perwakilan organisasi, hingga pemangku kepentingan (stakeholder) di ruang rapat mako setempat pada Senin (25/5/2026).

Melalui forum ini, Satpol PP dan Damkar Tuban membuka pintu lebar-lebar bagi lahirnya saran dan kritik konstruktif demi perbaikan performa instansi ke depan. Langkah ini diambil sebagai komitmen keberlanjutan, meskipun saat ini raport pelayanan mereka sudah masuk dalam kategori terbaik dan maksimal.

"Kegiatan ini sebagai menjadi wadah diskusi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tuban," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji.

Mantan Camat Bancar ini menggarisbawahi bahwa forum ini bukan sekadar agenda formalitas di atas kertas, melainkan wujud keseriusan dalam membangun sistem yang lebih responsif terhadap keluhan warga. Agenda ini pun berlangsung hidup berkat kehadiran perwakilan dari seluruh OPD, unsur TNI-Polri, komunitas, perwakilan masyarakat, hingga insan pers.

"Alhamdulillah antusiasme peserta terlihat dari jalannya diskusi yang dinamis dan penuh masukan serta kritikan," paparnya ramah.

Menjawab kebutuhan era digital, Sutaji menjelaskan bahwa sistem pelayanan publik di Satpol PP dan Damkar Tuban saat ini sudah saling terintegrasi melalui call center Damkar serta sistem pelaporan cepat. Alur birokrasi dipangkas agar begitu ada laporan masuk, personel di lapangan bisa langsung diterjunkan ke lokasi.

"Semua layanan kami gratis tanpa dipungut biaya," cetus Sutaji meluruskan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan salah satu poin evaluasi penting dari forum ini adalah rencana penguatan sistem call center yang nantinya akan diintegrasikan langsung dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Ke depan, Satpol PP dan Damkar Tuban juga akan lebih gencar menyosialisasikan jadwal layanan serta prosedur pengajuan permohonan agar masyarakat tidak kebingungan. Sinergitas bersama TNI, Polri, dan warga pun terus diperkuat untuk menekan potensi gesekan sosial di lapangan.

Sebagai target jangka pendek pasca-FKP, Sutaji membeberkan agenda kedinasan yang akan segera dieksekusi terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

"Kita juga akan menangani berbagai hal seperti pengamen, pengemis, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang kerap ditemui di perempatan jalan," pungkasnya menyudahi pembicaraan. (wan/rev)