Ketua DPRD Bangkalan, Dedy Yusuf, bersama sejumlah anggota dewan menerima aspirasi mahasiswa.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Bangkalan Bersatu (AB3) menggelar aksi demonstrasi di kantor dewan, Senin (18/5/2026). Aksi yang diikuti perwakilan 13 kampus berlangsung tertib dan kondusif.
Berbeda dari demonstrasi biasanya, para mahasiswa mendapat kesempatan berdialog langsung di dalam gedung DPRD. Ketua DPRD Bangkalan, Dedy Yusuf, bersama sejumlah anggota dewan menerima aspirasi mahasiswa.
BACA JUGA:
- Ketua Komisi II DPRD Bangkalan Apresiasi Pemkab Lakukan Sidak Pajak Restoran
- Kinerja Pelayanan Publik di Bangkalan Merosot, Dewan Desak Perombakan Total
- Tegas! Ketua DPRD Bangkalan Sebut Parkir Berlangganan Harus Profesional dan Bebas Pungutan Ganda
- Komisi III DPRD Bangkalan Monitoring Mendadak Proyek Tambal Sulam Jalan Kabupaten
"Kami memberikan ruang bagi para demonstran untuk masuk ke dalam gedung DPRD agar dialog berjalan lebih nyaman, aman, dan aspiratif," kata Dedy.
Sementara itu, Koordinator AB3, Moh. Fauzi, menyampaikan aksi lahir dari keresahan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah.
"Kami datang meminta kejelasan terkait fungsi pengawasan DPRD, karena masih ada sejumlah kebijakan yang dinilai belum berjalan optimal dan perlu evaluasi," ucapnya.
Salah satu isu yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menilai program tersebut baik, namun pelaksanaannya masih menghadapi persoalan kualitas makanan, limbah dapur, serta belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di beberapa lokasi.
Selain MBG, massa aksi juga menyoroti infrastruktur jalan, kondisi sekolah dasar yang belum layak, layanan BPJS kesehatan, serta praktik parkir dan pungutan liar.
Menanggapi hal itu, Dedy menegaskan DPRD terbuka terhadap kritik mahasiswa. Ia menyebut sebagian besar peserta aksi tetap mendukung program MBG karena manfaatnya bagi anak-anak.
"Terkait MBG, pada prinsipnya mereka juga sepakat bahwa program ini baik dan berpihak kepada masyarakat. Tinggal bagaimana pengawasannya diperkuat agar pelaksanaannya lebih maksimal," tuturnya.
Ia menambahkan, perbaikan jalan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran, sementara penanganan sampah menunggu pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dedy juga menegaskan program parkir berlangganan hanya berlaku di bahu jalan, sedangkan parkir di area usaha memiliki mekanisme berbeda.
Aksi demonstrasi ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal persoalan publik di Bangkalan secara konstruktif dan demokratis. (mzr/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
