SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Menteri HAM Natalius Pigai menilai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya layak dihentikan sementara karena lemahnya pengawasan dan tata kelola.
Pernyataan itu disampaikan Pigai usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama DPRD Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, SPPG, hingga Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (13/5/2026).
BACA JUGA:
- Isyarat Anggaran MBG Rp268 Triliun Bakal Susut Menguat Usai Rencana Pemerintah Hitung Ulang
- Kinerja DPRKP Perizinan Dapur MBG di Pamekasan Dinilai Lamban, DLH dan Dinkes Sampai Jemput Bola
- Dapur MBG 'Bengkak' Berpotensi Ditutup? Istana Siapkan Penataan Ulang
- Anggaran Belum Cair, 45 SPPG Jombang Stop Distribusi Makanan
Dalam hearing tersebut, Pigai menyoroti adanya “missing link” atau keterputusan koordinasi dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menilai persoalan bukan hanya terletak pada dugaan kelalaian dapur SPPG, tetapi juga lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Saya menemukan ada missing link. Tidak ada jembatan yang kuat antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Pigai.
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah memandang program MBG sebagai program pusat yang berjalan di luar sistem pemerintahan daerah.
Akibatnya, pengawasan dan rasa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap program tersebut dinilai belum terbentuk secara optimal.
“Pemerintah daerah menganggap program ini bergerak di luar sistem pemerintahan daerah. Mereka merasa ini sepenuhnya tanggung jawab Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Pigai menilai pola tersebut berpotensi memunculkan persoalan serius di lapangan karena MBG merupakan program pelayanan publik berskala besar yang menyasar siswa sekolah.
Ia mencontohkan kasus dugaan keracunan di Surabaya yang menyebabkan hampir 210 siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari satu SPPG yang melayani 13 sekolah.
Dari jumlah tersebut, sembilan sekolah dilaporkan terdampak.
“Kalau sembilan sekolah terpapar dari satu dapur produksi yang sama, berarti ada persoalan serius dalam pengawasan dan tata kelola,” katanya.
Pigai menyebut berdasarkan hasil hearing, penjelasan Dinas Kesehatan Surabaya, serta fakta lapangan yang ditemukan langsung, terdapat indikasi lemahnya pengawasan terhadap operasional SPPG.
Ia menyoroti tidak adanya sistem kontrol harian yang berjalan ketat, mulai dari pengecekan kebersihan dapur, suhu makanan, sistem penyimpanan, hingga standar higienitas.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
