Menham Pigai Soroti Dugaan Keracunan MBG di Surabaya, SPPG Dinilai Layak Dihentikan
“Saya menemukan ada missing link. Tidak ada jembatan yang kuat antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Pigai.
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah memandang program MBG sebagai program pusat yang berjalan di luar sistem pemerintahan daerah.
BACA JUGA:Komisi IX DPR Soroti Refocusing MBG untuk Kelompok Rentan, Ribuan Dapur Terancam Tak Terpakai
Akibatnya, pengawasan dan rasa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap program tersebut dinilai belum terbentuk secara optimal.
“Pemerintah daerah menganggap program ini bergerak di luar sistem pemerintahan daerah. Mereka merasa ini sepenuhnya tanggung jawab Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
