Berantas Haji Ilegal, Kemenhaj dan Polri Bentuk Satgas Hingga Tingkat Polres

Berantas Haji Ilegal, Kemenhaj dan Polri Bentuk Satgas Hingga Tingkat Polres Harun Al Rasyid, Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Foto: MCH 2026.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah semakin serius dalam melindungi calon jemaah haji dan umrah dari praktik ilegal. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperketat pengawasan serta memberantas mafia haji nonprosedural yang kerap merugikan masyarakat.

Langkah strategis ini dimatangkan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Senin (20/4/2026). Kerja sama ini berfokus pada penguatan tim gabungan, pertukaran data antarinstansi, hingga strategi pencegahan di lapangan.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menekankan bahwa kolaborasi solid antarinstansi adalah kunci utama dalam menciptakan efek jera bagi para pelaku praktik ilegal.

“Melalui koordinasi yang kuat, penanganan haji nonprosedural bisa dilakukan lebih efektif dan cepat,” ujar Harun.

Harun menambahkan bahwa sinergi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat saat menjalankan rukun Islam kelima tersebut.

Merespons berbagai persoalan haji di lapangan, Polri bergerak cepat dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Wakabaintelkam Polri, Nanang Rudi Supriatna, mengungkapkan bahwa pembentukan satgas ini merupakan instruksi langsung dari pimpinan Polri.

Langkah ini memastikan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, melainkan menjangkau hingga ke akar rumput.

“Satgas Haji ini dibentuk hingga ke tingkat polres. Kami berkolaborasi dengan Kementerian Haji sampai ke daerah, termasuk di tingkat kabupaten/kota,” jelas Nanang.

Dengan penguatan tim gabungan dan keterlibatan kepolisian di daerah, pemerintah berharap dapat menutup celah bagi biro perjalanan nakal atau individu yang menawarkan haji nonprosedural.

Sinergi antara Kemenhaj dan Polri ini diharapkan mampu menghadirkan sistem penyelenggaraan haji yang lebih transparan, aman, dan terpercaya bagi seluruh calon jemaah Indonesia. (msn/rev)