Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menilai kejadian tersebut dapat berdampak pada kualitas jalannya pemerintahan ke depan.
“Kalau dalam forum penting seperti ini saja tidak fokus, bagaimana kebijakan bisa dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa OPD merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
“Bupati hanya mengambil kebijakan, tetapi yang menjalankan adalah OPD,” tambahnya.
Fadhur juga mengimbau agar pejabat yang tidak dalam kondisi siap mengikuti rapat sebaiknya diwakilkan.
“Paripurna bukan tempat tidur, tapi tempat pengambilan keputusan,” pungkasnya. (mzr/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
