Surat yang diduga dari Setya Novanto untuk Pertamina.
Menurut Wianda, Pertamina akan melakukan klarifikasiterlebih dahulu terkait dengan masalah tersebut karena tidak akan gegabah mengabil keputusan.
"Kalau saya liat proses itu harus sesuai dengan good government yang baik, dalam tata kelola pertamina yang baik. Kami tidak mau gegabah ambil keputusan sampai semuanya clear seperti apa," pungkas Wianda.
Sementara Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari dalam jumpa pers membantah kesahihan surat itu. Dia menegaskan, surat itu palsu karena tidak bernomor surat dan letak logo DPR yang tercantum di surat itu salah.
Kepada awak media, Hani menunjukkan, surat-surat yang asli dari Ketua DPR selalu mencantumkan logo DPR di bagian kiri atas surat. Namun, dia tidak menjelaskan alasan Setya Novanto mangkir dari jumpa pers klarifikasi ini.
"Ketika ditanyakan apakah Bapak (Setya Novanto) mengetahui surat ini, Ketua DPR menyatakan tegas, bahwa ia tidak mengetahui surat ini. Surat ini palsu," ucap Hani Tahapari di Media Center DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Karena suratnya tidak ada nomor dan surat ini tidak ditanda tangan oleh Pak Setya Novanto, maka surat ini yang tentunya tidak sama sekali dikeluarkan oleh Pak Setya Novanto," katanya.
Hani lantas mengaku belum memastikan, apakah pihaknya akan memperkarakan soal pencatutan nama Ketua DPR itu ke ranah hukum. (kcm/lip/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
