Anggota DPD RI, Lia Istifhama, saat menerima audiensi Aliansi BEM Pasuruan Raya di Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur, Surabaya.
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk menghadirkan skema kredit yang ringan, terjangkau, dan tidak memberatkan. Melalui inisiatif seribu desa nelayan, pemerintah diharapkan dapat membuka akses pembiayaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa kehadiran koperasi desa harus menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar formalitas administratif. Sistem yang transparan dan berbasis gotong royong diyakini mampu memutus ketergantungan nelayan terhadap tengkulak.
Dalam pernyataannya, Lia juga menyampaikan imbauan kepada para agen dan tengkulak di wilayah pesisir agar tidak menerapkan skema kredit yang berpotensi menjerat masyarakat kecil dalam lingkaran utang.
Ia menekankan pentingnya praktik usaha yang berkeadilan dan beretika. Menurutnya, aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bersama, bukan justru memperdalam kesenjangan dan memperpanjang penderitaan masyarakat pesisir.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting bagi mahasiswa dan perwakilan rakyat untuk membangun komunikasi yang lebih intens dalam mencari solusi konkret. Harapannya, persoalan klasik nelayan di Lekok tidak lagi menjadi cerita turun-temurun, melainkan segera menemukan jalan keluar yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
